Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

KPK Incar Kepala Dinas PMD Kabupaten Sorong, Begini Perkaranya..

0 304

Aimas, TN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung (PMD) Kabupaten Sorong, Maklon Wally S.Sos M.Ap menjadi salah satu target Koodinator Supervisi dan Pencegahan Korwil VIII KPK RI, yang sejak Senin (18/11/2019) lalu berada di Kabupaten Sorong.

Perkaranya, Maklon Wally diketahui sebagai salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Sorong yang menguasai dua unit kendaraan dinas. Padahal, sesuai ketentuan, satu orang pejabat yang berhak mendapat fasilitas kendaraan dinas, hanya berhak menguasai 1 unit mobil plat merah.

“Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, ada pegang dua itu Pak. Besok ditarik,” kata Edi Suryanto, salah seorang Tim Koorsupgah Korwil VIII KPK RI kepada Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sorong, saat rapat Monitoring dan Evaluasi Penertiban Aset Pemerintah di aula Pemkab Sorong, Selasa (19/11/2019).

Rapat Monev Penertiban Aset oleh KPK RI, di Aula Pemkab Sorong.

Mobil dinas yang dikuasai Maklon Wally, adalah 1 unit Toyota Kijang Inova sebagai mobil dinas jabatan, dan 1 Unit Toyota Hilux Double Cabin sebagai mobil dinas operasional. Mobil Hilux ini sebelumnya diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Dinas PMD, pada 2 September 2019, setelah melakukan penertiban aset selama Agustus 2019.

Baca juga :https://www.teropongnews.com/bupati-bak-sinterklas-bagian-humas-akhirnya-miliki-kendaraan-dinas/

Faktanya, mobil itu sehari-hari dipegang oleh Kepala Dinas, dan digunakan secara bergantian dengan mobil jabatannya. “Kalau Inovanya yang dipake ke kantor, Hiluxnya ditinggal di rumahnya,” kata salah seorang pegawai di Dinas PMD.

Terungkapnya Maklon Wally menguasai dua unit mobil dinas ini, berawal ketika BPKAD Kabsor memaparkan ratusan kendaraan dinas yang bermasalah. Dari 507 unit kendaraan dinas yang bermasalah, 165 unit roda empat, dan 342 sepeda motor. Masalahnya beragam, mulai dikuasai ASN yang sudah pensiun, dikuasai ASN yang sudah pindah tugas, hingga ASN aktif yang menguasai lebih dari 1 unit.

“Tolong datanya dibuat lebih detil lagi Pak. Yang dikuasai ASN aktif berapa, dikuasai ASN yang sudah pensiun berapa. Bapak buat contohnya sekalian, misalnya seperti Kepala Dinas PMD bawa dua unit. Jadi nanti enak monitornya,” kata Edi. **

Anda mungkin juga berminat