Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Korupsi Asrama Bintuni, Penyidik Diminta Jangan Tebang Pilih

0 426

Manokwari,TN- Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Papua Barat dinilai tebang pilih, sehingga mengakibatkan lambat penanganannya.

Kordinator LSM Lembaga anak bangsa anti korupsi Indonesia (LABAKI) Provinsi Papua Barat, Andrew Warmasen, kepada wartawan melalui telpon celullarnya, Selasa (11/2) malam mempertanyakan kinerja penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota yang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi ini.

Pasalnya, proyek pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong yang bersumber dari APBD tahun 2008, merugikan negara sebesar Rp 20 milyar itu, penyidik telah menetapkan sejumlah oknum ASN dan Kotraktor sebagai tersangka.

Namun, disayangkan bahwa penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota hanya berani memproses hukum tersangka yang jabatan dalam pembangun asrama ini hanya melaksanakan tugas serta sub kontraktor.

Sedangkan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) dan kontraktor yang mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni itu terkesan tidak diperiksa penyidik alias lenggang kangkung dengan alasan masih penyidikan lanjutan.

“Saya pikir tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan khusus sehingga kasus dugaan korupsi pembangunan asrama bintuni yang sudah diungkap kepolisian dari tahun 2017 sampai sekarang ini lama sekali, saya pertanyakan kinerja penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota, kendalanya dimana..? Sudah ditetapkan tersangka kenapa hanya mereka yang melaksanakan tugas diproses hukum, sedangkan kotraktor dan KPA masih lengkang kangkung tanpa merasa bersalah diduga mengambil uang negara,” ucap Warmasen dengan nada tanya.

Lebih lanjut kordinator LSM LABAKI mengatakan bahwa, indonesia merupakan negara hukum sehingga siapa pun tidak kebal hukum, karena itu penyidik kepolisian harus netral untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pembangun gedung asrama buntuni yang dikerjakan salah satu kontraktor ternama Kabupaten Teluk Bintuni itu.

Warmasen menegaskan bahwa ketika pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi maka penyidik harus membatasi kebebasannya supaya mempermudah pemeriksaan dan memberikan efek jerah bagi para tersangka.

“Kalau penyidik membiarkan para tersangka berkeliaran maka kedepan orang menganggap korupsi merupakan kasus biasa sehingga bisa saja mencuri uang negara begitu saja karena bisa mengatur penyidik,” pungkasnya.

Dia minta kepada penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota untuk serius dalam menangani sejumlah tersangka teemasuk para oknum pejabat dan kontraktor yang menyerjakan proyek asrama bintuni supaya jangan lagi berlarut-larut dan terkesan mempermainkan kasus ini.

Media ini mencoba untuk menghubungi Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, AKP Syarifudin Rahman, S.I.K melalui telpon celullarnya, Selasa (11/2), tetapi tidak dapat terhubung.

Anda mungkin juga berminat