Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Komitmen Gakum Tindak Pelanggaran Perairan Konservasi Papua Barat

0 32

Manokwari, TN- Silvya Makabori, salah seorang peserta Lokakarya Penegakan Hukum Tindak Pelanggaran Perairan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Papua Barat, menyampaikan bahwa Raja Ampat membutuhkan regulasi tentang aturan-aturan kapal yang masuk ke kawasan wisata.

“Kapal yang datang dengan jangkar besi berpotensi besar merusak kondisi bawah laut, ini menjadi kekuatiran bagi kami, dan ini regulasi yang dibutuhkan,” ujar Silvya dalam kegiatan yang digelar pemprov Papua Barat, bekerjasama dengan mitra pembangunan CI Indonesia, Selasa (12/3).

Senior Director Marine Program dari Conservation International (CI) Indonesia, Dr. Victor Nikijuluw, mengatakan pemprov Papua Barat saat ini mengelola dan memanfaatkan dengan baik 4,6 juta hektar kawasan konservasi yang, sebagian besar, berada di Raja Ampat, Kaimana, Fakfak, dan Tambrauw.

“Dalam lokakarya yang pernah dilakukan sebelumnya menghasilkan satu komitmen bersama, Pakta Integritas, sebagai pegangan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya-upaya di lapangan sekaligus menjadi dasar untuk program,” imbuhnya.

Gubernur Papua Barat, yang diwakili, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si, menjelaskan pemprov Papua Barat memandang perairan Papua Barat sangat penting untuk generasi yang akan datang, dan paradigma pembangunan berkelanjutanlah yang diinginkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Inisiatif Bentang Laut Kepala Buru Papua

Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.

Membentang dari sebelah timur Teluk Cenderawasih, kepulauan Raja Ampat, hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kaimana dan Fakfak.

BLKB merupakan ‘rumah’ bagi lebih dari 600 – sekitar 75% spesies yang ada di dunia – jenis terumbu karang keras dan lebih dari 1.750 spesies ikan.

Dengan luas kawasan melebihi 22,5 juta hektar, BLKB juga merupakan habitat penting bagi beragam jenis biota laut yang terancam punah seperti penyu, hiu, paus, lumba-lumba, pari manta, dan dugong.

Inisiatif Provinsi Konservasi Papua Barat

Pada 12 Oktober 2015, Pemerintah Provinsi melalui Gubernurnya pada saat itu, Brigjen. TNI Mar. (Purn.) Abraham Octavianus Atururi, mendeklarasikan Papua Barat sebagai “Provinsi Konservasi.”

Inisiatif tersebut dilatari sebuah paradigma bahwa masyarakat Papua Barat hidupnya bergantung kepada alam yang menyediakan sumber sandang, pangan, dan papan.

Prinsip-prinsip yang termaktubkan dalam Deklarasi tersebut mencakup: Perlindungan lingkungan hidup; Perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati; Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan; Pemulihan lingkungan hidup dan pengelolaan ekosistem.

Anda mungkin juga berminat