Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Komisi III DPRP Inspeksi Mendadak di Sejumlah BUMD Papua

0 100

Jayapura, TN  – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua menjadi sasaran inspeksi mendadak (sidak)  Panja Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua, Jumat (28/6). Adapun sidak tersebut di lakukan di KM Papua Baru, PT Irian Bhakti, Percetakan Negara dan PT EMKL Varunapura Veem.

Sidak  yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, Agus Kogoya, didampingi Sekretaris Komisi III DPR Papua, Kusmanto dan anggota diantaranya Yulianus Rumbairussy, Kristina RI Luluporo, Radius Simbolon, Herman Yogobi dan Hendrikus Eben Gebze tersebut di mulai dari KM Papua Baru yang tengah sandar di Mesran. 

Dimana keberadaan asset milik Pemprov Papua Ini menjadi sorotan Panja Aset lantaran sudah beberapa tahun terakhir ini, tidak beroperasi.

KM Papua Baru yang dikelola PT Lintas Papua Nusantara ini, hanya sandar saja di Mesran, dekat Pelabuhan Jayapura. Mestinya, bisa digunakan untuk transportasi laut bagi daerah pesisir.

Selanjutnya, Panja Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua melakukan sidak ke PT EMKL Varunapura Veem yang terletak di dalam Pelabuhan Jayapura.

Hanya saja, kondisinya cukup memprehatinkan. Apalagi, bangunan gedung ini sudah tua karena dibangun sejak zaman Belanda. Sementara itu, kantor yang ada di bagian dalam gedung itu, juga tidak ada aktivitas.

Padahal, Varunapura Veem ini, dulunya merupakan pioner dalam jasa ekspedisi muatan kapal di Pelabuhan Jayapura. Namun, kini tak ada aktivitas sama sekali. Bahkan, gedungnya digunakan untuk tempat parkir sepeda motor dalam beberapa tahun ini.

“Padahal, lokasinya sangat strategis. Nilai tanahnya pasti mahal, karena berada di kelas I, mestinya bisa dibangun ruko untuk disewakan saja, sehingga bisa mendapatkan pemasukan bagi daerah,” kata Yulianus Rumbairussy, Anggota Komisi III DPR Papua.

Selanjutnya, Panja Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua melakukan sidak di Kantor Irian Bhakti Mandiri, Holdyng Company milik Pemprov Papua yang berada di Hamadi.

Kantor berlantai 3 itu, tidak ada aktivitas di dalamnya. Baik pegawai maupun managemen, tetapi yang ditemui hanya satpam atau penjaga kantor itu.

Selanjutnya, Panja Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua melakukan sidak ke PT Percetakan Rakyat Papua (PRP) yang berada di Jalan Percetakan, Kota Jayapura.

Mereka langsung meninjau di dalam gedung, namun dalam keadaan gelap lantaran sejak tahun 2016, listrik sudah diputus oleh PLN, akibat belum bayar.

Sejumlah mesin percetakan produksi luar negeri itu,  dalam keadaan menganggur alias tidak berproduksi lagi. Bahkan, sejumlah mesin terpaksa disita oleh pengadilan terkait gugatan karyawan PT PRP yang menuntut hak-hak mereka.

Sejumlah karyawan PT PRP sempat menyampaikan keluhan mereka kepada Panja Aset yang melakukan sidak, terkait nasib mereka.

Usai sidak, Anggota Komisi III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy mengatakan, jika pihaknya telah melihat kondisi KM Papua Baru, namun apakah bisa operasional atau tidak, pihaknya akan mengundang pihak terkait.

“Soal PT EMKL Varunapura Veem, kami lihat sepertinya hidup segan mati tak mau. Tapi, dia masih ada,” katanya.

Sedangkan, terkait PT PRP, Yulianus Rumbairussy mengatakan jika semua masih lengkap, namun tidak berproduksi, tidak ada keuntungan dan tidak memberikan kontribusi ke daerah.

“Saya pikir ini memang ada persoalan soal managemen, tata kelola managemen. Sebab, ada memang barangnya tidak ada, tapi ada faktanya ada barangnya tapi tidak bisa memberikan kontribusi PAD,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan meminta gubernur untuk secara serius memperhatikan hal ini, baik dalam managemen dan tata kelola perusahaan daerah itu. Tentu saja, itu perlu dibarengi dengan memastikan aset-asetnya terlebih dahulu.

“Ya, asetnya harus kita pastikan. Seperti Varunapura, apakah sertifikat tanahnya ada, selama ini atas nama pemerintah daerah atau tidak? Saya pikir banyak cara simple yang bisa mendatangkan pendapatan, jika orientasinya untuk PAD saja. Misalnya, kenapa tidak dibikin ruko saja, langsung bangun orang datang sewa, nah tentu dapat uang,” katanya.

Bahkan, bisa saja diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola agar setiap bulan ada pendapatan. Itu simpel, namun pendapatannya pasti, karena orientasinya untuk PAD.

Apalagi, kata Rumbairussy, dari keempat BUMD itu, ternyata belum menghasilkan PAD bagi Pemprov Papua. Bahkan, ia menyebut justru minus.

“Kami dari Panja Aset, kita menginventarisir dan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan masalah BUMD itu. Termasuk siapa yang mengelola KM Papua Baru itu? Masak mau tunggu kapal tenggelam, karena sudah beberapa tahun sandar di situ,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Papua, Radius Simbolon mengaku prehatin sekali dengan kondisi aset BUMD – BUMD milik Pempov Papua yang terbengkelai dan tidak terurus tersebut.

“Bahkan, ada yang bisa dikatakan lumpuh total alias tidak ada aktivitas. Jadi, perlu keseriusan menata aset Pemprov Papua yang dikelola BUMD – BUMD itu,” kata Radius Simbolon.

Ia menilai jika hal itu karena kelalaian dan kelemahan dari pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola atau mengurus aset-aset BUMD tersebut.

“Bisa dikatakan, aset-aset ini tinggal dikelola saja. Modal sudah ada, infrastrukturnya sudah ada. Tinggal managemen pengelolaannya yang benar-benar harus profesional,” tandasnya.

Untuk itu, Komisi III DPR Papua ke depan berharap agar managemen atau direksi BUMD yang ditunjuk harus melalui seleksi fit and propertest yang benar-benar sangat ketat.

“Saya pernah mengusulkan dalam perdasus, dalam fit and propertest dilakukan di DPR Papua, khususnya Komisi III yang membidangi aset. Tidak bisa dirut atau pimpinan BUMD itu, dari tim sukses. Tidak bisa penunjukkan saja, tapi harus benar-benar mempunyai kompetensi, kemampuan dan profesionalitas yang baik, karena jika tidak, jangan berharap BUMD – BUMD kita ini bisa menghasilkan keuntungan,” paparnya.

Yang ada, lanjut Radius Simbolon, justru akan menyedot anggaran dari APBD Provinsi Papua saja. “Sudah menyedot anggaran, ternyata rugi lagi. Aset-asetnya terbengkalai, mahal nanti ada kasus dimana asetnya disita lagi. Ini sangat merugikan sekali,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta perhatian serius dari Pemprov Papua dan DPR Papua khususnya Komisi III DPR Papua untuk lebih serius lagi menangani dan menata aset Pemprov Papua yang ada saat ini.

Sebab, aset – aset ini sangat berharga, sehingga jika tidak mampu lebih baik diserahkan kepada pihak ketiga yang benar-benar profesional untuk menangani tata kelola BUMD – BUMD itu.

“Saya belum pernah lihat BUMD yang menghasilkan keuntungan atau memberikan penerimaan bagi PAD Provinsi Papua, kecuali Bank Papua. Semua merugi. Jadi, kami sangat prehatin terhadap BUMD-BUMD,” ujarnya.

Pihaknya meminta kepada Gubernur untuk lebih serius memberi atensi kepada BUMD – BUMD yang ada saat ini agar memberikan kontribusi bagi PAD Provinsi Papua.

Anda mungkin juga berminat