Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ketua Ombudsman Maluku Mau Adukan Gubernur, Aziz Hentihu: Terlalu Naif

0 189

Ambon, TN – Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku Hassan Slamet, yang akan melaporkan Gubernur Maluku, Murad Ismail, ke Ombudsman Pusat terkait kinerjanya yang dinilai rendah, menuai polemik.

Azis Hentihu, anggota DPRD Provinsi Maluku menyatakan, Hassan Slamet perlu memperbaiki pemahaman tentang kinerja pelayanan publik. “Karena sangat parsial dan naif jika hanya tidak bertemu Gubernur di kantornya, kemudian mengatakan kinerja pelayanan publik daerah rendah,” tandas Aziz Hentihu, melalui siaran pers yang diterima jurnalis Teropong, Kamis (14/11/2019).

Sebelumnya, Hassan Slamet, Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku memberikan keterangan pers yang mengoreksi kinerja Gubernur Maluku, karena tidak ada ditempat saat akan diajak koordinasi tentang penanganan bencana alam. Karena tidak bertemu dengan Gubernur Maluku, Hassan Slamet akan melaporkan Murad Ismail ke Ombudsman Pusat.

Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan layanan publik. Lembaga ini dalam tugasnya dirancang untuk memberi respon terhadap pengaduan masyarakat maupun melakukan pencegahan terhadap maladministrasi pelayanan publik.

Ketidakhadiran Gubernur saat akan ditemui Ombudsman Perwakilan Maluku ini, nampaknya telah memunculkan pendapat kritis dari Hassan Slamet, Ketua Perwakilan Ombudsman Maluku.

Menurut AH, dalam menilai kinerja pelayanan publik seorang Gubernur, seyogyanya dilihat dari sisi process dan outcome-nya. Dilihat bagaimana praktek pelayanan publik Gubernur, serta hasil-hasil dan manfaat apa yang dihasilkan dari rangkaian langkah kebijakan Gubernur.

“Kalaupun Ombudsman melakukan preventif, kan dilakukan pada aspek maladministrasi. Saya tidak melihat ada maladministrasi dalam hal ini”, ujar AH, anggota Dewan yang terpilih dari Dapil Buru ini.

Gubernur Maluku, lanjut AH, sejak 11 November sedang memimpin rombongan para Bupati dan Walikota se-Maluku berkoordinasi ke Menteri Perhubungan pada 12 November 2019 di Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan kerja Presiden Jokowi di Ambon pada 28-29 September lalu.

Terkait kegiatan tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, “Kita harus akui mediasi Gubernur Maluku yang membawa para Bupati dan Walikota ke Kementerian Perhubungan adalah hal yang langka dilakukan selama ini,”.

Padahal, kata AH, Perhubungan di daerah ini adalah sektor yang membuat terjadinya high cost economy, karena dukungan prasarana-sarana transportasi yang minim dan membuat akibat berantai ke sektor lainnya.

“Daripada ngerecokin kerja serius pemerintah daerah, kami akan melayangkan surat kepada Ketua Ombudsman Pusat untuk mengevaluasi sikap dan tindakan Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku ini”, pungkasnya. **

Anda mungkin juga berminat