Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kemenko Polhukam: Waspadai Ormas Radikal Yang Ingin Mengganti Pancasila

0 153

Aimas, TN – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan ajaran radikalisme yang dibawa kelompok maupun organisasi massa, dengan tujuan makar dan mengganti ideologi bangsa.

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah final, yang tidak boleh siapapun mengusik, apalagi menggantinya. Pernyataan ini ditegaskan Brigjen Pol Drs Mamboyng, Sesdep VI/Kesbang Kemenko Polhukam saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara di Aula Patria Tama Polres Sorong, Rabu (11/9/2019).

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas 714 suku, adalah negara yang berideologi pancasila yang sarat dengan nilai-nilai agama. Kendati demikian, Indonesia bukanlah negara agama.

Alasan inilah yang menjadi salah satu dasar pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi massa yang diketahui menolak keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Kalau berseberangan dengan Pancasila, ya wajib kita bubarkan, karena ini ideologi bangsa. HTI dibubarkan karena membawa ideologi lain. Jangankan diganti, ditawar saja tidak boleh. Pancasila ini milik semua bangsa,” kata Mamboyng.

Meski demikian, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tetap mengidentifikasi dan memantau aktivtas para tokoh-tokoh ormas radikal tersebut. Selain membubarkan HTI, pemerintah saat ini juga menunda perpanjangan izin atas organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) yang sudah habis masa berlakunya.

Menurutnya, saat ini sudah ada perubahan yang menjadi ancaman bangsa, yang dikelompokkan menjadi empat golongan. Yang pertama adalah terorisme, narkoba dan trafficking. Kemudian yang kedua adalah radikalisme, separatisme dan pornografi. Musuh bangsa ketiga adalah ilegal logging dan illegal fishing, serta serangan siber, kartel dan mafia perdagangan sebagai kelompok musuh bangsa nomor empat.

“Kalau jaman dulu, musuh bangsa secara konvensional itu sudah jelas, yaitu invasi militer. Perang antarnegara,” kata Mamboyng.

Dalam menghadapi ancaman bangsa ini, menurutnya, perlu dilakukan penyegaran kembali dan pemantapan wawasan kebangsaan dalam membela negara. Dalam momen Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara ini, Brigjen Maboyng didampingi Kombes Pol Drs Asjima’in (Kabid 1.3/V Kamtibmas Kemenko Polhukam), Kolonel Eko Budi Setiyo (Kabid 2.3/VI Kesbang Kemenko Polhukam) serta dua orang staf Kesbang Kemenko Polhukam.

Kapolres Sorong, AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna S.Ik mengapresiasi adanya kunjungan dari tim Kemenko Polhukam tersebut. “Selama saya bertugas disini, belum pernah ada sosialisasi seperti ini. Mudah mudahan ini bisa menambah wawasan kebangsaan dan bela negara bagi masyarakat Kabupaten Sorong,” kata Kapolres, yang mendapat hadiah buku wawasan kebangsaan dari Mamboyng.

Anda mungkin juga berminat