Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kejati Maluku Diduga Sengaja Perlambat Penuntasan Kasus Repo

0 65

Ambon, TN – Kejaksaan Tinggi Maluku diduga sengaja memperlambat penuntasan perkara korupsi Repo Fiktif Bank Maluku senilai Rp.238 miliar.

Pasalnya, hingga kini pihak Kejati Maluku belum juga menyerahkan dokumen yang dibutuhkan tim auditor BPKP Perwakilan Maluku.

“Jika pihak Kejati Maluku mau serius untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka tentunya dokumen yang dibutuhkan tim auditor BPKP Perwakilan Maluku sudah diserahkan sejak lama. Dugaan saya, ada kesengajaan aparat penegak hukum dalam hak ini jaksa, untuk memperlambat penuntasan kasus repo ini,” kata pengiat antikorupsi, Johanssen Totomutu kepada Teropongnews.com, via seluler, Minggu (17/3).

Menurutnya, Kejati Maluku harus serius untuk menyelesaikan kasus ini, lantaran telah merugikan keuangan negara, dan juga melibatkan banyak orang didalamnya. Jika tidak, maka mosi tidak percaya akan dilayangkan masyarakat di Maluku.

Perkara korupsi Repo Fiktif Bank Maluku senilai Rp.238 miliar hingga kini tak jelas proses penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Pasalnya, sejauh ini baru dua tersangka yang telah ditetapkan oleh jaksa yakni, mantan Direktur Umum PT. Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan, Izaac Baltazar Thenu.

Padahal sebenarnya, masih ada otak intelektual lain dibalik kasus yang telah merugikan keuangan negara ini. Disisi lain, ada dugaan pembiaran yang dilakukan pihak jaksa penyidik Kejati untuk membiarkan tersangka lain, yang disinyalir memliki andil besar dibalik kasus dimaksud.

Untuk itu, sudah sewajarnya jika ada desakan publik di Maluku, agar perkara korupsi Repo Fiktif Bank Maluku senilai Rp.238 miliar ditangani oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).

Memang selama ini, Kejati Maluku terkesan berkinerja lambat mengusut perkara bernilai jumbo ini. Bukan lagi lambat, bahkan Kejati mulai kehilangan arah. Ketika menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni Gubernur Maluku Said Assagaff sejak November 2018 lalu, tapi nyatanya, Kejati Maluku hanya asal bunyi alias asbun.

Berdasarkan bocoran dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait surat menyurat PT Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas terungkap Idris Rolobessy dan Izaac Thenu telah berupaya agar dana obligasi ratusan miliar itu dikembalikan oleh PT AAA Sekuritas. Sebut saja surat dengan kode DIR/2119 tanggal 3 Juli 2014 kedua direksi ini menyurati bos PT AAA Sekuritas, Theodorus Andri Rukminto.

Kepada yang bersangkutan kedua direksi bank tersebut meminta agar di bulan Juli 2014 PT AAA Sekuritas mencairkan dan tidak diperpanjang Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012, jatuh tempo tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp 6.136.790.400.- Dan yang kedua, PT AAA Sekuritas diminta mencairkan Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 seri B yang jatuh tempo tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 7.575.348.000.-.

Di lembaran dokumen OJK berikutnya, ada lagi surat dengan Kode DIR/2310 tertanggal 5 Agustus 2014. Idris Rolobessy dan Izaac Thenu juga melayangkan “permintaan” ke Rukminto agar Obligasi I Bank Sulselbar Tahun 2011 sudah jatuh tempo 13 Agustus 2014 sebesar Rp 7.167.976.822.-, berikut Obligasi VI Bank DKI tahun 2011 Seri B jatuh tempo 25 Agustus 2014 sebesar Rp 7.637.205.000.-. Kedua pejabat direksi Bank Maluku ini meminta agar PT AAA Sekuritas melakukan pencairan dana Repo tersebut sesuai waktunya.

Bahkan ikut diingatkan kepada bos PT AAA Sekuritas itu soal adanya permintaan OJK, agar dilakukan penertiban administrasi di Bank Maluku. Yakni soal Verivied Bond atau tanda bukti pembelian obligasi dari PT AAA Sekuritas. Sebab sejak dibeli dan hendak dijual kembali ternyata tanda bukti dimaksud tidak pernah diberikan kepada PT Bank Maluku oleh PT AAA Sekuritas.

Permintaan Surat Idris Rolobessy dan Izaac Thenu tersebut ikut dilampirkan dengan sejumlah transaksi Reverse Repo yang dibeli PT Bank Maluku dan masih berstatus outstanding sampai posisi tanggal 15 Oktober 2014. Berisi 31 transaksi pembelian obligasi milik berbagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari berbagai provinsi di Indonesia.

Anda mungkin juga berminat