Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kegamangan Penambang di Antara Palang Adat, Kain Merah dan Bambu Tui

0 254

LELAKI tua itu menerobos kerumunan massa. Rambutnya memutih. Sewarna kumis dan jenggotnya. Ia bercelana pendek dan bersandal jepit.Sambil pegang tongkat kayu, dia dekati pagar besi yang terikat kain merah bersamaan beberapa batang bambu.

Tetua adat ini mungkin berusia lebih dari 70 tahun. Dia lantas merapal dalam bahasa adat sambil sesekali menggerakkan tangan seperti memohon ampun. Entah dengan siapa dia berinteraksi.

Ada yang menyebut, ia sedang berdialog dengan arwah leluhur pemangku adat. Ia lantas berjongkok. Dia singkirkan piring berisi pinang, sirih, kapur dan beberapa batang rokok yang sudah rusak bercampur air hujan.

Ikatan kain merah yang menyatukan batang bambu dengan besi pintu pagar, satu per satu diurai. Kamis, 17 Oktober 2019 lalu, palang adat di salah satu aset milik PT Pertamina EP Klamono, dibuka. Itulah prosesi adat untuk membuka ikatan kain merah dan bambu.

Sejak sepekan sebelumnya, tidak ada yang bisa memasuki aset yang tergolong Obyek Vital Nasional itu. Palang adat kain merah dan bambu tui suku Moi, dikenal sakral. Tidak boleh sembarang dibuka dan melakukan aktivitas di dalam obyek yang dipalang, sebelum ada kesepakatan penyelesaian masalah.

Pemasangan palang adat itu adalah bentuk protes masyarakat adat Malamoi, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sasarannya, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), sumur minyak dan sejumlah aset lain milik PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field di Klamono.

“Tidak jelas siapa yang membuat kesalahan, obyek terdekat yang bisa menarik perhatian itulah yang menjadi sasaran,” kata Elvira M Wader, Legal & Relations Assistant Manager Pertamina EP Asset 4 Papua Field, mengomentari aksi itu.

Mereka mengajukan 10 poin tuntutan kepada perusahaan, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

PT Pertamina EP maupun Pemerintah Kabupaten Sorong sudah memenuhi tuntutan yang menjadi bagiannya. Yang tersisa, tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni pembagian 10 persen atas Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak untuk pemegang hak ulayat.

Awalnya, mereka menuntut ganti rugi ke PEP terkait hak ulayat penggunaan lahan pipa sepanjang 67 kilometer dari Klamono sampai Sorong. Padahal, lahan itu sudah dibebaskan dari pemilik ulayat pada zaman Belanda tahun 1932. Dan kompensasi itu, kini diminta lagi oleh generasi penerusnya.

“Kalau tidak mengganti tidak ada-apa, tapi tolong 10 persen dari hasil migas, kami dapat per individu sebagai jaminan hidup,” kata Mariana Ulimpa, Ketua LSM Ney Gilin. Iamewakili tiga marga – Idik, Klawom dan Mamringgofok-saat memalang aset PEP.

Keterangan versi Mariana, para leluhur mereka pada zaman Belanda hanya menerima bahan makanan sekadarnya sebagai kompensasi masuknya PEP. Bahkan, dia menuding perusahaan ini tidak melakukan upacara adat ketika mau melaksanakan kegiatan penambangan.

“Saya sudah sampaikan ini secara tertulis kepada Pertamina. Uang Rp 300 juta sebenarnya tidak seberapa jika dibanding hasil yang sudah diambil Pertamina,” kata Mariana Ulimpa, menyinggung nominal permintaan tiga marga untuk memungkasi aksinya itu.

Galih W Agusetiawan, Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu.

Insiden seperti ini, menurut Galih W Agusetiawan, Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu, menjadi sebuah dilema. Investor hulu migas yang mau masuk, menjadi gamang dan semakin enggan melirik. Di sisi lain, pemerintah menugaskan SKK Migas agar investor terus berdatangan, dengan menjamin kelancaran operasi di sektor hulu. Tujuannya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terus bergerak.

Bukan hanya mendera PEP di Klamono. Persoalan serupa hampir merata dirasakan semua KKKS yang ada dibawah kendali SKK Migas Pamalu. Di Salawati, Joint Operating Body Pertamina-Petrochina Salawati (JOB PPS), ada tuntutan dari masyarakat adat yang mengklaim pembayaran ganti rugi penggunaan sungai yang sudah dilakukan dari tahun 1970-an. Namun, saat ini, ada marga lain yang berbondong-bondong ke SKK Migas, meminta klaim itu diabaikan.

“Marga yang baru datang ini juga mengklaim dan mengaku paling berhak atas sungai itu. Jadi saya bingung, ini punya siapa?” ujar Galih, dalam diskusi dengan wartawan di Gedung ACC Aimas, Kabupaten Sorong, awal Oktober lalu..

Kemudian di BP Berau Ltd di Bintuni, yang menyumbang 20 persen produksi gas. Sumur BP ada di laut. Sedangkan yang menuntut masyarakat adat di darat. Mereka menuntut Rp 32 miliar. Jika tuntutan ini juga diajukan ke Genting Oil Kasuari Ltd, maka dipastikan tamat riwayat investasi migas di wilayah itu.

“BP dengan Genting itu ibarat mobil Ferrari dan Motor Honda Astrea. Saat ini Genting sedang proses penyusunan Amdal. Setelah selesai, baru ada keputusan, akan melanjutkan investasinya atau meninggalkan Papua,” kata Galih.

SKK Pamalu membagi menjadi 4 cluster WK. Kontraktor KKS yang saat ini melakukan kegiatan di cluster Sorong adalah JOB PPS, MontD’Or Salawati Limited, RH Petrogas dan Pertamina EP Asset 4 Papua Field.

Untuk cluster Bintuni, meski cuma dua KKKS, BP Berau Ltd yang 100 % sahamnya dimiliki BP Indonesia dan Genting Oil Kasuari Ltd, kata Galih, tapi keduanya mampu menyumbangkan 20 persen terhadap produksi gas di Pamalu. Untuk Maluku, dari tiga kontraktor yang ada, hanya Kalrez Petroleum Ltd dan Citic Seram Energy yang melakukan eksploitasi, sedangkan Inpex masih eksplorasi.

Karlez Petroleum yang memproduksi minyak di Blok Bula sebanyak 269,95 barel per hari (bpod), akan mengakhiri kontrak pada 31 Oktober 2019 ini. Sedangkan Citic Seram Energy Ltd yang beroperasi di Blok Seram-Non Bula dan kontraknya juga berakhir pada 31 Oktober 2019, produksi minyaknya sebanyak 1.972 bpod dan Gas 1,48 MMSCFD.

Sementara kontraktor KKS di cluster Papua, cuma dua, Equinor yang melakukan eksplorasi di lepas pantai dan PGN Saka (PT Saka Energi Indonesia). “Dan belum satupun yang produksi,” tandas Galih.

Sebenarnya, jika menilik asal kata ‘Ulayat’ yang merupakan bahasa Minang, tidak ada pembayaran hak ulayat yang bisa diterima secara individu. Ulayat berarti community, yang sifatnya komunal atau bersama-sama.

Landasan hukum untuk mengeluarkan duit tunai kepada individu itu, kata Galih, yang tidak ada. “Dalam aturannya, kami tidak boleh memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Harus berbentuk program. Yang dibutuhkan investor itu adalah kepastian hukum yang jelas dalam menjalankan bisnis,” ungkapnya.

Disamping itu, hingga kini belum ada informasi status hutan adat di wilayah operasi migas. Dari data geografis, Papua yang memiliki luas wilayah sekitar 421.981 kilometer persegi, seluas 28.621.799,707 hektare atau 71 % wilayah Papua, adalah hutan tropis. Lalu dari jumlah itu, berapa yang masuk kategori hutan adat? “Nol,” jawab Galih.

Karena untuk menjadi hutan adat, pemerintah daerah harus mengusulkan ke Kementerian Kehutanan, seperti yang dilakukan pemerintah daerah untuk menetapkan hutan adat bagi suku Badui dan Anak Dalam.

“Tapi sampai saat ini belum pernah ada satupun pemda di Papua yang mengusulkan. Di Indonesia ini ada 11 hutan adat, tapi tidak satu pun ada di Kalimantan dan Papua. Faktanya, banyak masyarakat Papua yang mengklaim sebagai pemilik hutan adat. Hebat, ya,” ungkap Galih.

Masyarakat adat dari marga Idik, Klawom dan Mamriggofok membersihkan palang adat di aset PT Pertamina EP Klamono, setelah menerima kompensasi uang palang.

Permasalahan dari masyarakat yang masuk dalam problem sosial adalah salah satu kendala produksi diantara persoalan lain yang juga berpotensi menghambat, yakni masalah perizinan dan pertanahan. Padahal untuk melakukan investasi di hulu migas, memerlukan alat yang tidak murah dan modal yang jumbo.

Itu sebabnya, SKK Migas bahagia ketika presiden menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai salah satu proyek strategis nasional. Keberadaan KEK Sorong diharapkan bisa dibuka storage peralatan sehingga berdampak pada efisiensi logistik dan tidak bergantung pada storage di Lamongan, Jawa Timur.

Tapi yang terjadi saat ini, kata Galih, tak satupun kegiatan eksplorasi berlangsung di Sorong. “Sedih saya,” tandasnya.

Terkait hal ini, Wakil Bupati Sorong, Suko Harjono, mengatakan bahwa aksi pemalangan sangat berdampak negatif pada iklim investasi migas di wilayahnya.

“Makanya, perlu dilakukan pendekatan, sosialisasi secara seimbang. Kita sampaikan ke masyarakat akan dampak positif atas kehadiran perusahaan, dan hak-hak masyarakat ketika perusahaan sudah melakukan eksploitasi,” ujar Suko Harjono.

Pemalangan di aset PT Pertamina EP di Klamono juga disertai pembentangan poster jumbo di pagar besi unit PLTD Pertamina.

“Kami ketiga marga, miskin dan tertinggal. Di atas kandungan emas hitam dan emas hijau yang berlimpah, di atas tanah kami sendiri,” demikian kalimat dalam poster protes itu.

Tetapi kemilau minyak di Kabupaten Sorong, kata Galih, tidak segemerlap perkiraan masyarakat.  Faktanya, konstribusi minyak dari Sorong terhadap produksi minyak nasional yang mencapai 775,000 MBOPD, hanya sekitar 0,7 % (5,640 MBOPD). Sedangkan gas bumi, dari produksi nasional 7,000,040 MMSCFD, peranan cluster Sorong 10,000 MMSCFD (0,1%).

“Sumber daya migas itu baru bisa disebut berlimpah, daerah yang kaya minyak, kalau barangnya sudah nyata kelihatan dan bisa diolah menjadi uang,” tandasnya.

SKK Migas berharap adanya sinergi yang mapan dari semua pihak agar potensi migas yang disebut-sebut melimpah di tanah Papua, menjadi fakta yang menonjol atas produksi migas dikancah nasional.“Dari Indonesia Timur, kami ingin memberikan konstribusi yang lebih kepada Pemerintah Indonesia,” pungkas Galih. **

Anda mungkin juga berminat