Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kebijakan Pemprov Sulsel Langgar Aturan DPRD Ajukan Hak Angket, Ini Pointnya

0 31

Makassar, TN – Kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur, Nurdin Abdullah yang telah melanggar aturan beberapa waktu belakangan ini, membuat DPRD setempat gerak. Dalam sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6), pihak DPRD telah resmi mengajukan hak angket.

Sedikitnya, ada sekitar lima point penting yang menjadi landasan pengajuan hak angket yang dibacakan fraksi pengusul hak angket yang diwakili oleh Kadir Halid. Seluruh point berisikan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Nurdin Abdullah yang dianggap telah melanggar aturan.

Salah satu point yakni, soal pelantikan 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel yang surat keputusannya ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dianggap tidak sah. Selain itu, ada manajemen pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak profesional.

Ada juga dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penempatan pejabat tertentu. Selain itu, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan, tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu.

Dan point terakhir yakni, pelaksanaan APBD 2019 yang penyerapan anggarannya dianggap masih sangat minim. Hal itu terlihat dari hasil rapat kerja komisi DPRD Sulsel dengan OPD, mitra kerja dalam rangka evaluasi APDB 2019 tirwulan I.

Sidang paripurna ini hanya diikuti oleh 64 dari 85 anggota DPRD Sulsel. Hanya Fraksi PDIP yang tidak muncul dalam forum sidang paripurna ini dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel.

“Jadi, sesuai dengan aturan tata tertib DPRD Sulsel, rapat paripurna ini kuorum jika dihadiri oleh 3/4 dari total 85 anggota dewan. Yang hadir saat itu adalah 64 orang. Dan tentu saja, jumlah ini dinyatakan telah memenuhi kuorum sehingga rapat paripurna dapat dilanjutkan,” kata Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Mohammad Roem kepada wartawan, di Makassar, Rabu (26/6).

Menurut dia, ada sekitar 60 anggota DPRD Provinsi Sulsel yang menyetujui hak angket digulirkan, untuk pemerintahan Gubernur Nurdin. Jumlah tersebut, kata Roem, sudah bisa menjadi acuan untuk menyatakan penggunaan hak angket.

Pasalnya, Hal ini sudah diatur dalam tertera dalam tata tertib DPRD Sulsel Pasal 64 ayat 7 tentang persetujuan hak angket yang sekurang-kurangnya disepakati oleh 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. “Saya kira dapat kita simpulkan bahwa paripurna kemarin itu setuju terhadap usulan hak angket,” tegas dia.

Anda mungkin juga berminat