Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kasatker di BPJN Ambon Harus Dievaluasi, Kontraktor “Diblacklist”

0 13

Ambon, TN – Seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dilingkup Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI/Ambon harus dievaluasi dan kemudian diganti.

Seruan agar seluruh kasatker ini diganti bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejumlah proyek jalan di Pulau Seram tidak dikerjakan dengan baik. Bahkan, ada yang mengalami kerusakan parah.

Selain menganti seluruh kasatker, kontraktor yang menangani beberapa ruas jalan di Pulau Seram juga harus “diblacklist”, lantaran mengambil keuntungan yang besar, tanpa melihat hasil akhir.

Salah satunya adalah, perusahaan milik Allen Waplau alias Cay yang mengerjalan proyek jalan di kawasan Saleman-Sawai (SS), yang sudah mengalami kerusakan yang parah.

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias saat dihubungi dari Ambon, Rabu (13/2), menyoroti soal pembangunan infrastruktur berupa jalan maupun jembatan di Pulau Seram yang terkesan perencanaan maupun pengerjaan kurang baik dan juga pengaruh dampak cuaca, sehingga berimbas pada keterlambatan pengerjaan. Sebagian besar adalah, proyek milik Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI/Ambon.

“Saya telah meminta Kepala BPJN XVI/Ambon, Satrio Sugeng Prayitno agar mengevaluasi konsultan, baik perencanaan maupun pengawasan dan pelaksana (kontraktor) yang tidak profesional, agar pada tahun anggaran kedepan jangan lagi diberi kepercayaan untuk membangun jalan atau jembatan di Maluku,” tegas Anos.

Dia kemudian juga menyoroti kondisi cuaca yang mengakibatkan sejumlah pembangunan jalan maupun jembatan terancam terlambat dalam pembangunannya.

Dia merujuk jembatan Wai Bobot yang panjangnya lebih dari 1 Km, yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah menuju Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Pasalnya, kendati cuaca tidak dalam kondisi hujan, namun tiba-tiba banjir menerjang.

Dia juga menyoroti ruas jalan Saleman-Sawai (SS). Pasalnya, proses pekerjaan tidak sesuai alias asal-asalan lantaran pada pekerjaan awal, kontraktor tidak mengeruk kayu-kayu bekas perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sehingga slapuk yang berujung adanya retakan dan patahan.

Selain itu, ruas jalan Piru, ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menuju ke Taniwel juga mengalami patahan, sehingga mengakibatkan transportasi menjadi terhambat.

Begitu pula, jalan Simpang Piru-Waisala yang pembangunan jalan maupun jembatan didanai APBN 2018 belum rampung sehingga kontraktor dikenai denda.

Hamun demikian, Anos juga mengaku, ada pengerjaan jalan maupun jembatan ruas yang baik dalam pekerjaannya, seperti jalan Taniwel-Saleman maupun Amahai -Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah serta Kairatu-Masohi.

“Saya sarankan mengintensifkan pemeliharaan, karena anggarannya ada sehingga di belokan jalan yang tajam, tidak mengganggu jarak pandang,” katanya.

Dia juga mengingatkan para anggota DPRD Kabupaten SBB, SBT maupun Maluku Tengah, agar mengintensifkan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Seram, karena strategis bagi kelancaran pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial.

“Salah satu alasan pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Seram kurang baik kualitasnya, karena kelemahan anggota DPRD kabupaten yang sebenarnya tidak terpaku pada alokasi anggaran dari proyek tersebut, karena memang vital bagi percepatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial,” tandas Anos.(*)