Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Karyawan Perusahaan HPH Minta Gubernur Maluku Tinjau Kembali Moratorium

0 115

Ambon, TN – Pemerintah Provinsi Maluku telah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT) berdasarkan Surat Gubernur Maluku Nomor 552/1850 tahun 2019. Moratorium hutan Maluku itu berlaku sampai dengan adanya evaluasi lebih lanjut.

Akibat dari adanya moratorium Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) tersebut, banyak perusahaan yang bergerak di bidang itu merumahkan karyawannya karena aktivitas perusahaan dihentikan untuk sementara waktu. Untuk itu, para karyawan sejumlah perusahaan HPH meminta Gubernur Maluku untuk kembali meninjau moratorium itu, karena akan ada banyak pengangguran.

“Masalah Pak Gubernur telah menggeluarkan moratorium, sehingga beberapa pesusahaan sementara di hentikan aktivitasnya sambil menunggu kebijakan selanjutnya. Nah, moratorium itu menyebabkan karyawan pada perusahaan itu dirumahkan, sehingga tidak berdampak terhadap ekonomi masyarakat di sekitar lokasi dimana kami beroperasi,” kata sejumlah karyawan perusahaan HPH, yang kini dirumahkan, kepada Teropongnews.com, di Ambon, Selasa (13/8) pagi.

Menurut mereka, saat ini yang hanya dilakukan mereka adalah membersihkan sisa dari aktivitas penebangan, sambil menunggu langkah selanjutnya dari Pemprov Maluku. “Aktivitas yang kami saat ini lakukan hanyalah membersihkan sisa dari hasil penebangan yang sudah dilakukan berdasarkan RKT yg ada, Sambil menunggu kebijakan Pemprov Maluku dalam menindaklanjuti hal tersebut,” kata mereka sambil berharap, Gubernur Maluku bisa melihat keluhan mereka ini, dan bisa melakukan langkah-langkah yang pro terhadap masyarakat terutama para karyawan perusahaan HPH.

Sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail bertemu dengan 13 owner (pemilik) perusahaan pemegang IUPHHK-HA/HT di Maluku. Mengingat, presentase luas areal konsesi IUPHHK-HA/HT terhadap luas kawasan hutan di Provinsi Maluku mencapai 17,71 persen.

Disitu Gubernur menyampaikan tentang adanya moratorium HPH. Moratorium menekankan, agar pemegang konsensi pengelolaan hutan wajib mengedepankan azas kelestarian dan menjamin keberlangsungan fungsi hutan pada areal yang dikelolah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tercatat sebanyak 13 perusahaan yang mendapat izin konsensi IUPHHK-HA/HT di wilayah Maluku dan wilayah operasinya tersebar di lima kabupaten. Ke-13 perusahaan ini hadir atas undangan Gubernur Maluku yakni PT Talisan Emas (Malteng), PT Albasi Priangan Lestari (Malteng), PT Bintang Lima Makmur (Malteng), PT Gema Hutani Lestari (Buru), PT Nusa Padma Coorporation (Buru), PT Maluku Sentosa (Buru), PT Wainibe Wood Industries (Buru), PD. Panca Karya (Bursel), PT Wanapotensi Nusa (Bursel), Koperasi Wailo Wanalestari (Bursel), PT Reminal Utama Sakti (Bursel), PT Karya Jaya Berdikari (Tanimbar Selatan), dan PT Strata Pacifik (SBT).

Anda mungkin juga berminat