Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Karyawan Mogok Kerja, PT HIP Rugi Rp 8,1 Miliar dan Hentikan Operasional

0 313

Aimas, TN – Manajemen perusahaan perkebunan kepala sawit, PT Henrison Inti Persada (HIP) mengaku menderita kerugian sebesar Rp 8,1 miliar menyusul aksi mogok yang dilakukan karyawan selama 14 hari kerja.

Dengan kondisi itu, perusahaan memutuskan untuk menghentikan operasional sejak 7 September 2019 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Langkah manajemen perusahaan ini disebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 146 ayat 1, yang menyebut bahwa penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha sebagai akibat gagalnya perundingan.

Surat pemberitahuan penghentian sementara operasional perusahaan ini disampaikan Presiden Direktur PT HIP, Ferial Charles GS, melalui surat bernomor HIP-L19I07DP/FCa, kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong, tertanggal 7 September 2019.

Selain ditembuskan kepada Gubernur Papua Barat dan Kapolda Papua Barat di Manokwari, surat ini juga disampaikan ke Bupati Sorong, Ketua DPRD Sorong, Kapolres Sorong, Dandim Sorong serta seluruh pekerja PT HIP dan 14 marga pemegang hak ulayat.

Dalam surat itu, sebelum menyampaikan penghentian sementara operasional perusahaan, pihak manajemen menyampaikan kronologi awal terjadinya aksi mogok kerja karyawan. Sedikitnya ada 19 poin alasan yang sampaikan Ferial Charles dalam surat itu, diantaranya soal perubahan kepemilikan PT HIP dari Noble Group ke The Capitol Group yang telah disosialisasikan kepada seluruh staf dan karyawan, melalui Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Nikeuba Indonesia.

Aksi korporasi yang menjadi pemicu mogok kerja karyawan ini, menurut Charles, pihak perusahaan telah memutuskan agar karyawan tetap melanjutkan bekerja. Namun bagi yang tidak bersedia, perusahaan akan memberikan uang pesangon 1 kali sesuai tahun kerja, uang penghargaan bagi yang memenuhi syarat, 15 persen tunjangan perumahan dan pengobatan serta tunjangan cuti tahunan bagi yang belum mengambil.

Kebijakan perusahaan ini ternyata tidak diterima oleh seluruh pekerja. Dari jumlah buruh PT HIP sebanyak 1.825 orang, menurut Charles, terdapat 1.188 orang yang memutuskan melanjutkan hubungan kerja, dan sebanyak 637 orang yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pemilik PT HIP yang baru.

Dari pekerja yang memutuskan berhenti, menuntut adanya pembayaran pesangon 2 kali, tapi tuntutan ini bertentangan dengan pasal 163 ayat 1 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tuntutan pembayaran pesangon 2 kali ini ditolak oleh PT HIP.

Untuk memperjuangkan tuntutannya ini, pekerja menggandeng aliansi mahasiswa dengan melakukan berbagai aksi demo yang diawali pada 20 Agustus 2019. Sedikitnya ada 10 tuntutan yang dituangkan dalam surat tanpa kop, tanpa tandatangan dan tanpa stempel basah yang menurut Charles, mengindikasikan surat tuntutan tersebut tidak sah.

Terhadap tuntutan itu, telah dilakukan mediasi di Kantor Disnakertrans pada 16 Agustus 2019, namun tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock.

Anda mungkin juga berminat