Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kajari Merauke: 2020 Kami Lebih Intens Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

0 100

Merauke, TN – Sesuai dengan arahan pimpinan, tahun 2020 Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke akan lebih intens melakukan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah kerja Kejari Merauke.

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke,
I Wayan Sumertayasa, SH, MH, menyampaikan, di Merauke nampak beberapa proyek pekerjaan jalan tahun 2019 yang belum selesai sesuai waktu yang ditentukan. Kejaksaan Negeri Merauke dalam hal ini ikut berperan dalam pelaksanaan proyek strategis itu.

“Di dalam kota ini, kami sudah berusaha mengumpulkan keterangan kendala macetnya pekerjaan jalan. Supaya kita sama-sama carikan solusi,” jelas Kajari di ruang kerjanya, Rabu (08/01).

Untuk di ketahui, di Kota Merauke ada dua titik pekerjaan peningkatan jalan yang seharusnya sudah selesai dikerjakan di tahun 2019 namun masih belum rampung. Masing-masing di Jalan Raya Mandala dan Jalan Pemuda. Faktor penghambatnya adalah tiang listrik dan jaringan pipa air PDAM yang cukup sulit dan menghambat proses pengerjaan.

“Apabila dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan, kami siap membantu memberikan pendapat hukum bagaimana langkah yang harus diambil. Apakah kita mediasi dengan PLN dan PDAM, kita carikan jalan keluarnya,” ucap Kajari.

Namun, lanjut Dia, apabila setelah dimediasi melakukan upaya pencegahan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik dan menyalahi aturan, maka pihaknya akan tetap melakukan penindakan.

Selain itu, dalam bidang seksi perdata dan tata usaha negara (Datun), akan lebih banyak melakukan sosialisasi tentang fungsi Datun sesuai instruksi pimpinan.

Kajari menyebutkan ada tiga perkara, Kapal Sino 1, Sino 2 dan Sini 3 yang ditangani Kejari. Duanya (Sino 1 dan Sino 2) sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, tinggal satu yaitu Sino 3 yang masih dalam upaya hukum.

Ketiga kapal tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena melakukan ilegal fishing. Rencana pemusnahan dengan cara dipotong-potong body kapal guna mencegah penyalahgunaan. Namun, cara tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.

“Kita masih menunggu alokasi dana pemusnahan kapal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),” tambah Kajari.

Anda mungkin juga berminat