Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kadis PUPR Kota Ambon Bantah Jika Proyek Jalan Kudamati-Siwang Fiktif

0 62

Ambon, TN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, Enrico Matitaputty membantah, jika proyek jalan Kudamati-Siwang, di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon fiktif, lantaran proyek tersebut telah berpindah lokasi ke Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Menurut dia, pihaknya tidak pernah memindahkan lokasi proyek, apalagi proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.

Rico menjelaskan, penganggaran DAK pada prinsipnya, tidak sama seperti penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pada penganggaran APBD masih ada kemungkinan pergeseran lokasi pekerjaan, misalnya saat pembahasan ada uang kurang kemudian dipotong. Tetapi tidak demikian dengan penganggaran DAK.

“DAK itu harga mati. Sejak finalisasinya dari tahun lalu, tidak bisa dirubah saat pembahasan. Jadi, berita itu tidak benar. Apalagi, jika dikaitkan bahwa itu dekat dengan rumah saya. Dan yang ingin saya luruskan adalah bahwa tidak ada pekerjaan proyek yang digeser. Memindahkan DAK itu sama saja dengan bunuh diri,” tegasnya kepada Teropongnews.com, di ruang kerjanya, Rabu (9/10).

Lokasi pekerjaan sebagaimana yang diberitakan bahwa dipindahkan dari Kudamati-Siwang ke Negeri Halong, itu pun tidan benar. Sebab faktanya, bahwa jalan di Kudamati-Siwang tidak masuk dalam proyek DAK Dinas PUPR Kota Ambon 2019. Bahkan di tahun 2020 pun, tidak lolos.
Ditambahkan, konsekuensi lain yang akan diterima jika kedapatan melakukan pemindahan DAK, adalah potensi hilangnya dana tersebut di tahun yang akan datang. Sehingga kemungkinan besar tidak akan lagi menerima DAK.

Dan untuk proses inputing data pekerjaan tahun 2020, lanjutnya, sudah selesai sejak bulan Agustus, lalu. Bahkan tidak lagi ada celah untuk dilakukan perubahan, karena sekarang ini sudah masuk sistem online dan dikunci oleh Pemerintah Pusat (Pempus), dalam hal ini Kementerian PUPR RI.

Mengenai mekanisme DAK, Rico menjelaskan, setelah pagu anggaran diterima, pihaknya kemudian diberikan asistensi oleh Kementerian PUPR. Kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi untuk mendudukan program satu per satu.

“Sekarang ini semuanya sudah sangat ketat. Kalau dulu secara manual, sekarang serba online. Untuk proses asistensi dan sinkronisasi saja, itu disediakan ruangan khusus dan hanya disediakan id card untuk dua orang. Jadi saya selaku kepala dinas, kalau mau masuk, harus pinjam id card dulu,” jelasnya.

Tahun ini, sesuai dengan data yang dimasukan tahun 2018, lalu, ke Kementerian PUPR untuk DAK, adalah pemeliharaan berkala jalan aspal ruas jalan Mangga Dua-Mahia; pemeliharaan berkala jalan aspal Negeri Batu Merah; pemeliharaan berkala jalan aspal ruas pasar Batu Merah; pemeliharaan jalan ruas jalan Anthoni Rhebok-jalan Philip Latumahina; serta peningkatan jalan aspal Negeri Halong Baru.

Saat disinggung mengenai proyek tersebut tidak memiliki papan proyek, Enrico kembali membantahnya. Dia menyatakan, proyek peningkatan jalan aspal di Negeri Halong Baru, juga dilengkapi dengan papan proyek. “Tidaklah pasti ada papan proyek, karena biasanya BPK dan BPKP akan melakukan proses pemeriksaan, saat proyek sementara dikerjakan,” tandas dia.

Anda mungkin juga berminat