Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Jokowi Setujui Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat

0 221

Jakarta, TN — Presiden Joko Widodo sepakat ada pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat. Tetapi dari lima wilayah yang diusulkan, tidak semuanya disetujui.

Persetujuan ini disampaikan Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) lalu. Dikutip dari Kompas.com, dalam pertemuan itu awalnya para tokoh Papua yang hadir minta agar ada pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat.

“(Permintaan) pertama, meminta adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mewakili para tokoh yang hadir.

Jokowi pun menyetujui pemekaran itu. Namun, ia hanya menyetujui dua atau tiga wilayah. “Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perlu ada kajian mendalam di balik rencana pemekaran suatu wilayah. Sementara dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

“Ini kan perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya senang ada usulan itu dari bawah,” ucapnya.

Dalam pertemuan ini, hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa. Sementara Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, usulan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat tetap bisa dijalankan tanpa perlu mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Menurut Tjahjo, kebijakan pemekaran wilayah sudah diatur dalam kebijakan strategis nasional.

“Oh enggak (termasuk moratorium), beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional,” kata Tjaho di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Tjahjo menegaskan, perihal pemekaran telah diatur dalam Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, usulan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat ini ditampung oleh pemerintah dan akan dikaji lebih lanjut.

“Pemerintah tampung. Dasarnya sudah ada undang-undangnya, hanya tertunda saja,” ujarnya.

Adapun moratorium yang dimaksud adalah tentang pemekaran daerah otonomi baru yang dibuat pemerintah tahun 2014. Menurut Kemendagri, sudah ada 315 daerah yang mengajukan pemekaran hingga Agustus tahun ini.

Anda mungkin juga berminat