Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Janji Perbaiki Fasilitas Yang Rusak Di Pulau Fani, Gubernur PB : Itu Komitmen Kita Jaga dan Kawal NKRI

0 96

Ayau, TN- Gubernur Papua Barat (PB), Drs Dominggus Mandacan didampingi Sekretaris utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sujahar Diantoro dan unsur Forkopimda Papua Barat serta Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, dalam kunjungannya ke salah satu pulau terluar di bagian utara kabupaten Raja Ampat, Sabtu (7/12) bertujuan menancapkan Prasasti “Bhineka Tunggal Ika” di pulau yang berbatasan langsung dengan negara Kepulauan Palau itu.

Usai menancapkan Prasasti di pulau terdepan dan terluar dari NKRI, tepatnya di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat itu, gubernur Dominggus Mandacan, kepada awak media mengaku sejumlah fasilitas di Pos Perbatasan di pulau Fani, banyak yang sudah rusak.

“Dari laporan komandan pos jaga pulau Fani, dengan demikian kita jadi tau apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki dan apa yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi nanti kita lihat dan kita perbaiki bersama,” ujar gubernur Dominggus Mandacan.

Gubernur berjanji akan memperbaiki sejumlah fasilitas yang menjadi kebutuhan mendasar seperti listrik, air bersih, peralatan komunikasi, dan sejumlah bangunan yang sudah rusak.

“Kita akan memperbaiki sejumlah fasilitas mendasar seperti air bersih, listrik, peralatan komunikasi dan ada sejumlah bangunan yang sudah tidak bisa dipakai lagi, itu semua kita akan perbaiki. Supaya anggota TNI yang menjaga pulau ini bisa tinggal dengan baik,” jelasnya.

Menurut gubernur Mandacan, semua kebutuhan pos penjaga perbatasan nantinya akan penuhi, demi menjaga dan mengawal NKRI, Papua Barat dan Raja Ampat, serta menjaga dan mengawal pulau Fani.

“Kami (provinsi PB) nantinya akan memenuhi semua kebutuhan mendasar pos jaga pulau Fani, demi mengawal NKRI, Papua Barat, Raja Ampata serta menjaga dan mengawal pulau Fani, sehingga tidak ada sejengkal tanah pun yang hilang dari pulau Fani, dan ini komitmen kita untuk mengawal harga diri dan martabat NKRI melalui pulau terluar dan terdepan,” tegas gubernur Mandacan.

Sementara itu bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, mengatakan keberadaan pos penjagaan di pulau Fani merupakan tanggungjawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Menururnya pemerintah kabuaten Raja Ampat sudah mempunyai satu lembaga yang menangani langsung daerah perbatasan. Baik itu batas wilayah dalam negeri maupun batas wilayah antar negara, yang tentunya harus berkordinasi dengan lemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apalagi pulau Fani berada di wilayah Raja Ampat.

“Keberadaan pos jaga di pulau Fani adalah tanggungjawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten, dan kewenangan penuh ada di pemerintah pusat, karena ini adalah persoalan batas negara,” jelas bupati Abdul Faris Umlati.

Anda mungkin juga berminat