Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ini Penjelasan Seputar Peserta PBI Jaminan Kesehatan

0 90

Merauke, TN – Kepala Seksi Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Yuliana Kahol mengatakan, memasuki awal tahun 2020, Dinas Sosial Merauke belum bisa mengurus peralihan peserta BPJS Kesehatan dari kelas mandiri ke kelas ekonomi atau peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN maupun jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) melalui APBD.

Alasannya, belum ada anggaran dan keterbatasan kuota. Nantinya, jumlah kepesertaan yang masuk dalam PBI akan disesuaikan dengan kuota pusat maupun daerah.

“Dana belum ada, dan kuota terbatas. Dinsos bukan pengambil kebijakan, tapi hanya alur yang mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dari akhir tahun 2019 sampai sekarang kami masih menunggu,” jelas Yuliana Kahol, Rabu (22/01) di Kantor Disos Merauke.

Kepengurusan peserta melalui jalur PBI membutuhkan proses sebelum kartu bisa digunakan, yakni harus di SK kan dalam SK Kementrian Sosial (untuk bantuan dari APBN) dan SK Bupati Merauke (untuk Jamkesda melalui APBD) yang prosesnya cukup lama.

“Misalkan ada yang sakit dan baru mau mengurus kartu BPJS Kesehatan, lebih baik urus mandiri dulu. Selanjutnya, ketika sudah ada pelayanan, baru dialihkan,” ucapnya.

Tetapi lanjut Dia, dalam prosesnya, akan dilihat yang betul-betul tidak mampu dengan pertimbangan ketersediaan anggaran daerah maupun pusat melalui kuota yang ditentukan. Bagi yang beralih kepesertaan dari mandiri ke PBI wajib membayar tunggakan iuran dan keterangan tidak mampu untuk bisa dialihkan ke PBI.

Terkait alur kepengurusan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD atau penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah (Jamkesda), Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Merauke, Erfan Chandara Nugraha menjelaskan bahwa proses pendaftaran peserta Jamkesda dilakukan secara kolektif, dimana data penduduk dari setiap kampung/desa/kelurahan bagi warga yang tidak mampu akan dikumpulkan untuk kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial.

Data hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Peserta Jamkesda/Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah.

BPJS Kesehatan dalam hal ini, membantu mempercepat proses pendaftaran dengan mengambil berkas pendaftaran apabila seluruh administrasi telah lengkap untuk didaftarkan Peserta Jamkesda/Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah.

“Sebagai Informasi, sampai dengan bulan Januari 2020 terdapat 15.186 jiwa/peserta yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke melalui Jamkesda,” ucapnya.

Dalam hal terdapat mutasi tambah dan kurang dari jumlah peserta tersebut, maka BPJS Kesehatan akan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Merauke dengan BPJS Kesehatan.

Untuk PKS tahun 2020, terdapat penyesuaian iuran melalui Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 untuk segmen peserta termasuk PBI dari 23.000/jiwa/bulan menjadi 42.000/jiwa/bulan serta belum ada penetapan anggaran daerah untuk program JKN, maka dalam hal ini perlu adanya usulan dan persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan peserta Jamkesda tersebut.

Mekanisme lain bagi warga yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI APBD) yaitu dapat didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN) dimana saat ini juga sedang dilakukan pengusulan oleh Dinas Sosial.

Lanjut Erfan, Pemda Merauke melalui dinas terkait serta BPJS Kesehatan akan terus melakukan koordinasi terkait kepesertaan JKN dalam rangka mengoptimalkan Program JKN KIS di wilayah Kabupaten Merauke.

Anda mungkin juga berminat