Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ini Jawaban OJK Soal Pembobolan Dana Nasabah Di BNI Cabang Ambon

0 295

Ambon, TN – Kasus dugaan pembobolan dana milik nasabah di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Ambon senilai Rp 124 miliar menghebohkan publik di Maluku. Pem­bobolan ini diduga hampir terjadi di seluruh cabang pembantu seperti Cabang Pembantu Ambon, Masohi, Tual dan Dobo.

Dugaan kuat, eks Kepala Cabang Pembantu AY Patty yang sekarang berpindah ke Wai­haong berinisial FY, merupakan pe­main besar dalam skandal pembobol­an dana nasabah di BNI Cabang Ambon.

Kepala Otoritas Jasa Keungan (OJK) Perwakilan Maluku, Bambang Hermanto

Sejauh ini sudah ada empat orang dari internal BNI Cabang Ambon yang dimintai keterangan. Sementara terlapor yang juga kepala pemasaran BNI Cabang Ambon, FY belum diperiksa. Polisi bahkan sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap FY.

Menanggapi kasus pembobolan dana nasabah tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keungan (OJK) Perwakilan Maluku, Bambang Hermanto mengaku, setelah menerima informasi, pihak pengawas OJK pusat telah menindaklanjutinya, dengan meminta pihak bank melakukan audit internal investigasi. Bukan saja itu, pengawas OJK Pusat mendesak pihak bank melakukan audit forensik untuk memastikan korban, pelaku dan aliran uang.

“Kami (OJK)serius menyikapi persoalan ini. Dan kami pastikan tidak akan main-main. Kami terus membangun kerjasama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, agar kasus tersebut dapat terungkap dan bisa diketahui siapa otak intelektualnya,” tegas Bambang kepada wartawan, di Ambon, Jumat (18/10).

Menurut Bambang, BNI merupakan bank yang diawasi langsung oleh pengawas dan OJK. Untuk itu, OJK Perwakilan Maluku, akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengawas BNI pusat maupun Cabang Ambon untuk menyikapi kasus tersebut.

Bambang mengaku, pengawasan terhadap bank dilakukan berdasarkan laporan berkala (offsite), dan pemeriksaan langsung (onsite) sesuai Undang-Undang. Pengawasan itu dilakukan minimal satu kali setahun.

“Jadi, dalam hal pemeriksaan jaringan kantor di daerah dilakukan sampling, berdasarkan dengan hasil analisis risk bank oleh pengawas, karena OJK menganut risk bank supervision atau pengawas berdasar risiko,” tandas Bambang.

Anda mungkin juga berminat