Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ini Hak Jawab Double O Atas Berita Eks Karyawan Ungkap Soal Miras Illegal, Gaji dan Prostitusi

0 297

Sorong, TN- Terkait dengan penerbitan berita yang tayang di media online TeropongNews.com, edisi 14 Oktober 2019 pukul 14.14.44 WIT, dengan judul “Eks Karyawan Double O ungkap soal Miras Illegal, Gaji dan Prostitusi”. Pihak Double O, melalui Kuasa Kukum, MUHAMMAD HUSNI, S.H. melayangkan keberatan sebagai hak jawab, terhadap beberapa poin yang disebutkan dalam berita tersebut, berikut hak jawab yang diterima teropongnews.com:

Terhadap pemberitaan di media online TeropongNews.com dengan judul “Eks Karyawan Double O ungkap soal miras illegal, Gaji dan Prostitusi” tertanggal 14 Oktober 2019 lalu, maka Saya selaku kuasa hukum/legal atas nama Double O menggunakan Hak Jawab sebagai mekanisme penyelesaian yang dapat kami tempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan nama baik kami berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Pers.

1. Bahwa secara tegas kami membantah adanya dugaan Miras ilegal di Double O, bahwa kami tegaskan Double O telah mengantongi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kementrian Keuangan RI. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 15 Juli 2018. Dan seluruh data-data/berkas pembelian yang sudah dilunasi cukainya (CK6) dapat buktikan untuk setiap pembelian perbulan berjumlah ratusan botol minuman beralkohol secara legal, selain itu petugas Bea cukai setiap dua bulan sekali melakukan pemeriksaan terkait data dan berkas jumlah masuknya minuman beralkohol ke Double O, proses itu semua jelas dan dapat kami pertanggung jawabkan bahwa minuman beralkohol yang kami jual adalah resmi sesuai aturan yang berlaku, adapun tuduhan kepada kami menaruh pajangan miras yang resmi di kaca bar tender untuk mengelabui petugas adalah sangkaan yang tidak beralasan karena menaruh pajangan itu sudah standart THM dimana-mana seperti itu, dan terlalu naïf jika petugas bea cukai dapat dikelabui hanya dengan menaruh panjangan saja, melainkan petugas bea cukai jelas-jelas memiliki kewenangan besar untuk melakukan penggeledahan terhadap barang kena cukai;

2. Bahwa kami menolak secara tegas mengenai tuduhan gaji karyawan tidak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan penjelasan bahwa benar untuk karyawan bagian security setiap bulannya menerima cash sebesar Rp. 2.400.000,- akan tetapi berdasarkan kesepakatan perusahaan dan seluruh pekerja bahwa perusahaan akan memfasilitasi/menyiapkan makan bagi semua karyawan selama 24 jam, tujuannya agar selain karyawan dapat mengirit keuangan mereka karyawan juga tidak perlu repot-repot mengurus makannya sendiri maka disepakati bersama diambil dari gaji setiap karyawan dengan asumsi biaya makan perhari sebesar Rp. 20.000/orang. Jadi 20.000 dikalikan 26 hari kerja = Rp. 520.000/Orang, jadi total Upah Karyawan security adalah Rp. 2.920.000,- belum lagi ditambah dengan uang Service yang diterima oleh karyawan setiap bulannya ditentukan berdasarkan pemasukan perusahaan adalah berkisar Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000/perbulan untuk tiap karyawan, jadi jelas bahwa upah yang diterima oleh karyawan Double O justru telah melebihi UMP yakni Rp. 2,8 juta dan terkait hal tersebut sudah kami pertanggung jawabkan kepada instansi yang berwenang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Disnaker;

3. Bahwa Selain itu mengenai BPJS karyawan, pihak disnaker telah datang ke kami dan melakukan pendataan seluruh karyawan, besaran gaji pokok, yang kemudian telah ditindak lanjuti dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan penyuluhan terkait BPJS ketenagakerjaan, dan saat ini sudah diterapkan kepada 11 karyawan kami yang mendapati BPJS dan kami tengah menindak lanjuti proses pendaftaran BPJS ketenagakerjaan yang pada akhirnya diharapkan segera dapat diterapkan ke seluruh karyawan kami, jadi jelas langkah kami ke arah sana terkait hal ini;

4. Bahwa terkait dengan tuduhan adanya praktek prostitusi di Double O, hal itu dapat kami tegaskan kembali dengan adanya aturan tegas yang kami telah tuangkan di dalam kontrak yang menegaskan Double O sama sekali tidak menyediakan, turut menyediakan dan atau memfasilitasi bahkan menerima pemasukan kepada perusahaan dari tindakan apa saja yang menyangkut dengan praktik prostitusi, jika didapati hal tersebut maka karyawan yang bersangkutan akan dikenai sanksi pemecatan, itu jelas tegas aturan kami;
Bahwa ingin kami tegaskan kami tidak kaget dengan serangan isu-isu miring seperti ini yang tidak berdasar fakta, mengenai miras ilegal, gaji dibawah UMP dan praktik prostitusi yang selalu dipakai untuk menyerang kami seolah-olah THM di Sorong Raya ini hanya Double O saja, motif yang sengaja mengangkat isu-isu seperti ini bukan hal baru bagi kami, yang kami sangat sayangkan orang/eks karyawan Double O yang menuduh tersebut tidak berani menyebutkan identitas dirinya (“anonim”) dalam pemberitaan jika memang dapat dipertanggung jawabkan ucapannya tersebut, sehingga kamipun tidak dapat men-challenge atau meminta pertanggung jawaban di hadapan hukum atas apa yang sudah sempat dilontarkannya di media yang menurut kami jelas-jelas telah menyerang dan merugikan nama baik perusahaan kami;
Bahwa selain itu kami tegaskan kembali bahwa pihak-pihak/instansi yang memiliki kewenangan baik pihak Bea cukai, Disnaker, Satpol PP, Kepolisian, maunpun instansi-instansi lain telah melakukan kewenangan tugas serta fungsinya kepada kami dan kami telah dengan kooperatif menyediakan data maupun berkas yang harus kami tunjukkan sesuai ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, selain itu pula kami sampaikan jika perusahaan tidak memihak kepada kesejahteraan karyawan dan karyawan tidak nyaman, faktanya sepanjang Double O berdiri tidak pernah ada satupun karyawan yang “mengundurkan diri” melainkan “diberhentikan dari pekerjaannya” disebabkan telah melakukan pelanggaran – pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Jadi semua yang dilontarkan oleh Eks karyawan yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut sangat kami maklumilah, justru Eks karyawan itu sudah merasa nyaman bekerja di Double O namun kenyamanan yang diberikan disalah gunakan olehnya dan akhirnya berujung pemecatan sehingga balik menyerang kami dengan agitasi murahan seperti itu, ujung-ujungnya malah minta tambahan bayaran upah, apa dasarnya? kami selaku kuasa hukum atas nama pihak Double O memastikan bahwa tidak akan sepeserpun yang dia (eks karyawan “anonim”) ini dapati melainkan proses hukum yang akan kami tempuh seandainya saja yang bersangkutan punya “nyali” untuk menyebutkan identitasnya.

Anda mungkin juga berminat