Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Hammar : Program Jangka Pendek 2019, Eksekutif Usulkan 5 Raperda

0 72

Manokwari,TN- Pada tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membuat terobosan baru dalam melindungi masyarakatnyadi bidang hukum baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, DR Roberth K. R Hammar,S.H,M.Hum, MM, mengatakan, program jangka pendek pada tahun 2019 pihaknya telah mengusulkan 5 draf rancangan peraturan daerah kepada Legislatif dan MRP Papua Barat untuk dibahas kemudian ditetapkan.

“Sampai bulan maret, ada 5 raperda yang memang urgen itu yang kita selesaikan bersama DPR Papua Barat dan MRP Papua Barar,” kata Roberth Hamar kepada wartawan di Manowkari, Selasa (22/1).

Lima rancangan peraturan daerah yang mendatangkan pendapatan asli daerah yaitu, satu draf tentang kesehatan, dua draf dari dinas penanam modal, satu dari dinas kelautan tentang pembagian zonasi wilayah perairan dan dari BPKAD Papua Barat tentang penghapusan kenderaan dinas dan asset daerah.

“Sebelum pemilu 2019 kita sudah selesaikan lima raperda ini nanti setelah itu kita selesaikan lagi 10 raperda sebelum para anggota DPR-PB meletakan jabatannya pada bulan Oktober 2019 mendatang,” ujarnya.

Mantan wakil bupati Manokwari ini menjelaskan, pada tahun 2019 ini total produk hukum yang sementara ditarget eksekutif sekitar 25 draf Raperda, sedangkan khusus Raperdasi dan Raperdasus pihaknya berusaha untuk menyelesaikan 15 draf.

“Tetapi kita mengutamakan Raperdasi dan Raperdasus yang merupakan perintah dari Undang-undang Otsus karena masih ada 15 draf yang urgen, masih butuh waktu yang panjang untuk dibahas karena belum juga dilengkapi dengan naskah akademik,” pungkasnya.(*)

Anda mungkin juga berminat