Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Gubernur Maluku Minta Dukungan Menteri Hukum Dan HAM Untuk Realisasikan RUU Kepulauan

0 91

Ambon, TN – Gubernur Maluku, Murad Ismail meminta dukungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumkam) Yasonna Laoly untuk merealisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.

“Kehadiran kami, meminta dukungan Pak Menteri, terkait dengan perjuangan Maluku menjadi provinsi kepulauan. Dimana RUU Daerah Kepulauan sudah masuk dalam Prolegnas di DPR,” kata Murad yang mendatangi Kantor Kemenhumkan bersama 45 anggota DPRD Provinsi Maluku, Jumat (24/1). Demikian rilis yang diterima Teropongnews.com, dari Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, Sabtu (25/1) malam.

Murad mengatakan, RUU Daerah Kepulauan penting dan strategis buat Maluku yang disebut memiliki masalah kompleks pada pembangunan, kemasyarakatan, dan sosial. Salah satu yang disoroti yakni Maluku memiliki laut yang luas, namun belum dimanfaatkan secara maksimal buat kesejahteraan masyarakat.

Maluku, menurut Murad, terjebak kemiskinan struktural, sehingga menempati urutan empat provinsi termiskin di Indonesia. Pengangguran di Maluku berada di bawah rata-rata nasional.

Selain itu, kata Gubernur, pelayanan dasar kesehatan maupun pendidikan masih di bawah standar, pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik, karena terbatas dukungan dari berbagai sektor, dan bencana alam yang sering terjadi berdampak luas bagi masyarakat.

“Kesulitan kami dalam mengatasi semua permasalahan di atas, salah satu masalahnya adalah terbatasnya APBD Provinsi Maluku. Formula perhitungan DAU yang hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk, tanpa menghitung luas laut, membuat Pemerintah Provinsi Maluku kesulitan merencanakan dan melaksanakan pembangunan,” kata Murad.

Atas nama rakyat Maluku, Gubernur meminta agar Menkumham RI dapat membantu perjuangan ini. Dikatakannya, berbagai potensi dan sumber daya alam Maluku telah disumbangkan bagi negara ini.

Maluku juga disebut punya potensi laut yang luar biasa, cadangan gas abadi, minyak bumi, emas di tiga pulau, dan hasil alam lainnya. Hanya saja, sejak lama Maluku dikatakan ditinggalkan. “Kita tidak minta apa-apa. Kita hanya minta status sebagai Provinsi Kepulauan,” ujar Murad.

Anda mungkin juga berminat