Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

GMKI Kritik Pernyataan Gubernur Maluku Soal Larangan Legalkan Sopi

0 453

Ambon, TN – Pernyataan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang melarang minum keras tradisional asal Maluku yakni, sopi untuk dilegalkan dikritik oleh sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon.

Bagi GMKI, sangatlah tidak relevan jika seorang Gubernur bicara untuk melarang hak konstitusional seseorang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal menyampaikan atau mengemukakan pendapat, yang seyogyanya sudah diatur penuh hak dan kewajiban tiap manusia yang lahir menjadi seorang Indonesianis diatur di dalam Undang-Undang (UU).

“Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Gubernur, bahwa memimpin rakyat di bumi pertiwi yang sifatnya demokrasi ini, janganlah dianggap seperti ketika bapak menjadi seorang Komandan Brimob dan menggunakan garis komando dalam pola komunikasi melainkan garis koordinasi yang lebih dimaksimalkan. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan selaku rakyat kepada pemimpinnya dapat seluruhnya diterima dengan baik maupun sebaliknya,” tegas Ketua GMKI Cabang Ambon, Almindes Syauta lewat rilisnya yang diterima Teropongnews.com, di Ambon, Sabtu (29/6).

Menurutnya, jika kondisi geo politik di Maluku hari ini sungguhlah mungkin seorang seorang Gubernur beralasan demikian. Namun, janganlah menggeneralisir semua daerah di Maluku untuk stop mewacanakan sopi.

“Saya beri contoh konkritnya ada salah seorang kepala daerah, tepatnya Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benjamin Noach sudah mulai mewacanakan untuk dilegalkan sopi di domain kekuasaannya, dan hal tersebut di jamin dalam UU Otonomi daerah,” kata Syauta.

GMKI Cabang Ambon selaku bagian dari Civil Society, lanjut Syauta, tetap mendukung penuh dan selalu menjadi Agen Of Control serta teman berpikir bagi pemerintahan yang dinakohdai Murad Ismail dan Barnabas Orno hingga selesai kepemimpinan keduanya.

“Jadi, mau bagaimana pun pendapat/asumsi ataupun fakta yang dikemukakan oleh masyarakat yang hidup di tanah tumpah darah indonesia ini, wajib ditampung dan disaring kemudian diberikan tanggapan balik sesuai dengan alasan yang sifatnya Ilmiah, dan rasional serta memperhatikan aspek kemaslahatan rakyatnya, bukannya langsung menganulir semua hal yang menurut jalan pikir kita itu tepat (tidak legalkan Sopi), namun bagi orang lain belum tentu,” tandas dia.

Gubernur Maluku, Murad Ismail seperti tidak ingin dan melarang minuman keras tradisional asal Maluku yakni sopi untuk dilegalkan. Alasannya, lantaran Provinsi Maluku merupakan laboratorium perdamaian antar umat beragama.

Anda mungkin juga berminat