Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Dr. Michael Wattimena Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Kota Sorong

0 31

Sorong, TN – Anggota MPR, Dr. Michael Wattimena, SE, MM, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar ke DAPIL Papua Barat, Halaman KM 12 – Kota Sorong, pada tanggal 11 Maret 2019.

Acara yang dihadiri oleh, masyarakat Kota Sorong yang berada disekitar KM 12 dan juga dihadiri oleh Komisi Abas selaku konstituen juga bersama Dr. Michael Wattimena, SE.MM., dan selanjutnya dilanjutkan pemaparan materi oleh Dr. Michael Watimena, SE, MM, juga beberapa patah kata dari Komisi Abas.

Michael Wattimena juga menekankan, mengingatkan sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada untuk mensukseskan pemilu 2019 nanti. Dimana 17 April nanti adalah pesta demokrasi kita semua, kita seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu mari kita sukseskan, mari kita ramaikan semarakan Pemilu 2019 ini adalah pesta Demokrasi kita.

Mengawali materi sosialisasi, Michael Wattimena menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya terutama masyarakat di KM 12 Sorong, yang telah mengapresiasi kami, dan mensupport kegiatan Sosialisasi ini, dan juga masyarakat yang didominasi oleh orang-orang muda, dan ibu-ibu yang enerjik, sebagai pelopor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kota Sorong.

Selanjutnya, Wattimena yang akrab disapa Bung Michael Wattimena – BMW, menyoroti pentingnya pemahaman yang utuh bahwa Pancasila adalah Dasar dan Falsafah negara, sebagaiama diamanatkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Selanjutnya pembicara juga menyinggung dan mengingatkan tentang amandeman UUD yang telah dilakukan sebanyak 4 kali pada sidang Umum MPR yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan ini memberikan implikasi yang cukup fundamental pada struktur kenegaraan Indonesia, dimana dulunya lembaga tertinggi negara – MPR, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, kini ditempatkan menjadi lembaga tinggi negara, setara dengan Presiden dan DPR.

Di sisi lain dengan dilakukannya empat kali amandemen UUD, yang notabene merupakan salah satu tuntutan reformasi pada waktu, maka peran dan partisipasi daerah semakin dituntut dalam pembangunan nasional.

Bahwa otonomi diberikan kepada pemerinah daerah untuk mengurus daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah.

Pemaknaan pemerintah daerah ini semakin diperkaya dalam stuktur ketatanegaraan pasca amandemen, yakni dengan ditempatkannya Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) sejajar dengan DPRD sebagai satu kesatuan pemerintahan di daerah.

Setelah penyampaian materi oleh Michael Wattimena, maka masyarakat yang hadir diberikan kesempatan utuk merespon dengan menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi mereka.

Anda mungkin juga berminat