Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DPRD Minta Pemprov Maluku Perhatikan Kesejahteraan Guru Kontrak

0 243

Ambon, TN – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi setempat untuk memperhatikan kesejahteraan guru kontrak. Pasalnya, ada guru kontrak yang berbulan-bulan tidak menerima gaji.

“Kan lucu, ketika guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, namun guru-guru kontrak tidak masuk dalam daftar penerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini,” kata Anggota DPRD Provinsi Maluku, Melkias Sairdekut kepada Teropongnews.com, via seluler, Minggu (16/6).

Menurut dia, selama ini para guru kontrak selalu “dianaktirikan”, karena tidak mendapatkan upah minimun dan jauh dari kelayakan. Bukan saja itu, sejumlah guru kontrak di sejumlah wilayah masih diberikan gaji dibawah Rp500 ribu.

Dia menyatakan, guru kontrak dan honorer jangan disamaratakan dengan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan gaji mencukupi ditambah tunjangan sertifikasi yang jumlahnya cukup besar.

Dari kesejahteraan para guru berstatus kontrak dan honorer, kata dia, masih jauh dari kata layak jika dilihat pengabdiannya di dunia pendidikan.

“Saya berharap, Pemprov Maluku khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak lepas tangan melihat persoalan ini. Jika nantinya ada kebijakan agar honorer ini dikembalikan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kota hendaknya dilakukan secara prosedural,” tegas Sairdekut.

Dia mengaku aneh, jika jumlah tenaga pendidik kontrak dan honorer di sekolah negeri maupun madrasah yang tidak terdeteksi kebijakan pembagian THR saat hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Sairdekut berpendapat, tenaga honorer di luar guru semisal buruh pabrik yang baru bekerja tiga bulan pun wajib mendapat tunjangan saat hari raya sebesar satu bulan gaji.

“Saya merasa para guru honor yang telah berkecimpung mengajarkan anak bangsa selama bertahun-tahun wajib hukumnya menerima THR,” tandas Sairdekut.

Anda mungkin juga berminat