Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DPRD Maluku Setujui 16 Ranperda Menjadi Perda

0 50

Ambon, TN – DPRD Provinsi Maluku akhirnya menyetujui 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang terdiri dari 11 ranperda inisiatif DPRD Provinsi Maluku, dan 5 ranperda usulan Pemerintah Daerah (Pemda).

Penetapan dan persetujuan atas 16 ranperda ini diambil, saat
rapat paripurna penetapan dan persetujuan 16 Ranperda yang berlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (22/1).

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina yang dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Maluku. Sementara dari Pemprov Maluku dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Forkopimda Maluku serta para pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Maluku.

Pattiasina dalam sambutannya mengatakan, salah satu fungsi dewan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor: 23 tahun 2014, tentang Pembentukan Perda.

Yang mana sebelum ditetapkan sebuah perda, maka terlebih dahulu harus dibahas secara bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Organisasi pembentukan perda telah memberikan landasan yuridis formal bagi terselenggarannya berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik untuk dilaksanakan.

“Pentingnya peran perda yaitu untuk tentukan keberhasilan penyelenggara pemerintah. Hal ini yang menyebabkan setiap daerah selalu berupaya untuk hasilkan produk perda yang berkualitas sesuai kebutuhan regulasi diberbagai bidang,” ujar Pattiasina.

Namun yang terpenting kata dia adalah, perda yang dihasilkan selain berkualitas, juga aspiratif dan akuntabel, untuk jadikan sebagai dasar hukum operasional dalam setiap kebijakan, dengan menjawab semua tantangan di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya mengatakan, 16 ranperda tersebut telah dibahas dan disetujui menjadi perda oleh DPRD bersama pemerintah.

Perda tersebut sebelumnya telah dilakukan pembahasan secara bersama antara dewan dan pemda secara maksimal, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda, berdasarkan tatib DPRD Maluku.

“Alhamdulillah telah disepakati secara bersama oleh semua anggota dewan yang hadir lewat pertamuan ini, dengan menyetujui ranperda yang diajukan oleh pemda,” ujarnya.

Sahuburua menjelaskan, ranperda merupakan suatu komitmen DPRD dengan pemerintah, yang telah diamanatkan dalam UU, sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab demi kepentingan masayarakat.(*)

Anda mungkin juga berminat