Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DPRD: Jika Ada Pembongkaran, Kemungkinan Ada Masalah Dalam Proyek, Kejati Maluku Didesak Usut

0 23

Ambon, TN – DPRD Provinsi Maluku menduga, ada masalah dalam pekerjaan proyek trotoar dan drainase tahun 2018 milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) senilai Rp4,3 miliar, sehingga menyebabkan proyek tersebut akhirnya dibongkar.

“Dugaan bermasalah baik dari indikasi tambal sulam hingga proyek yang tidak sesuai bestek bisa saja seperti itu.

Lebih jauh mungkin karena proyek tersebut tidak bermanfaat, sehingga dalam kota Saumlaki selalu terjadi banjir, karena ulah proyek itu (trotoar dan drainase, red),” kata Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Provinsi Maluku, Fredeeck Rahakbauw kepada Teropongnews.com via seluler, Senin (15/4).

Dinas PUPR KKT, akhirnya membongkar proyek trotoar dan saluran drainase senilai Rp4,3 miliar.
Pembongkaran trotoar yang diduga hanya tambal sulam tersebut, dilakukan pada Rabu (3/4) lalu.

Menurut dia, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD KKT beberapa waktu lalu, Komisi C sempat menegur pihak Dinas PUPR setempat. Namun sayangnya, teguran yang dilayangkan tersebut tidak digubris.

“Informasi yang kami (DPRD Maluku, red) dapati, sudah ada teguran dari DPRD setempat, tetapi tidak indahkan. Untuk informasi yang lebih valid, mungkin bisa dikonfirmasi ke mereka (DPRD KKT, red),” pinta Rahakbauw.

Untuk itu, dia mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, untuk melakukan proses pengusutan terhadap proyek tersebut, karena ada banyak dugaan yang menjurus praktek korupsi dalam proses abal-abal itu.

“Saya kira, pemberitaan awal dari media sudah bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian untuk melakukan pengusutan, agar bisa diketahui siap yang bertanggung jawab dalam persoalan ini,” tandas Rahakbauw.

Anda mungkin juga berminat