Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DKPP Warning Kinerja KPU dan Bawaslu Tambrauw

0 100

Sorong, TN – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan peringatan kepada KPU dan Bawaslu kabupaten Tambrauw sebagai penyelenggara Pemilu. Peringatan tersebut disampaikan saat sidang Kode Etik penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (6/11) lalu.

Pembacaan putusan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tambrauw tersebut berdasarkan perkara nomor 164-PKE-DKPP/VI/2019 yang didaftarkan oleh pengadu, Maria Lovernia Hay (Gerindra), Yohanis Victor Baru (PDIP), Rispa Wanma (Nasdem) dan Keliopas Momo (Demokrat).

Maria Lovernia Hay, Politisi partai Gerindera. Foto ist.

Sidang Kode Etik DKPP dipimpin oleh Prof.Muhammad selaku Ketua Majelis bersama Prof. Teguh Prasetyo, Dr.Alfitra Salam dan Dr.Ida Budhiati sebagai Anggota majelis.

Sementara sebagai teradu, ketua KPU Tamabrauw, Abraham Yosias Imbiri dan anggota Simon Petrus Baru, Saharul Abdul Karim, Ishak Bame dan Rosina Anggelina Ohoiulun.

Sedangkan dari Bawaslu Tambrauw adalah ketua Bawaslu, Johanes Manyambouw dan anggota Gema Ngamelubun dan Abudin Sangaji.

KPU dan Bawaslu kabupaten Tambrauw sebagai penyelenggara Pemilu dilaporkan oleh Maria Lovernia Hay, Politisi partai Gerindera dan kawan-kawan ke DKPP karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik saat pencalegkan pada Pemilu April 2019 lalu.

“Pada putusan DKPP ada sebagian tuntutan dari kami sebagai pengadu. Yang kita harapkan adalah pemenuhan rasa keadilan dalam proses kemarin (Pileg). Kiranya putusan ini bisa menjadi acuan dalam seleksi KPU dan Bawaslu di periode berikutnya,” ujar Maria Lovernia Hay melalui sambungan ponsel, Sabtu (9/11).

Selain itu juga Maria Lovernia Hay (Gerindra) bersama rekan-rekan pengadu, memberikan apresiasi juga kepada pihak teradu atas pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tambrauw yang telah menetapkan 20 anggota legislatif yang baru dilantik pada 28 Oktober 2019 lalu.

“Namun dalam proses hinga terpilihnya angota DPRD Tambrauw yang baru tersebut memang terbukti ada kejanggalan saat sidang DKPP digelar, untuk itu kami memberi penilaian bahwa para Teradu lemah dalam penguasaan dan pemahaman aturan-aturan terkait tugas mereka sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Tambrauw,” tegasnya

“Selain itu juga hasil ini bisa menjadi proses edukasi politik bagi semua pihak agar dalam pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun kepala daerah agar selalu mengedepankan pemilu yang jujur dan adil,” lanjutnya.

Anda mungkin juga berminat