Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Diskominfo PB Libatkan Jurnalis Sorong Raya Ikuti Desiminasi Informasi Kebijakan Media

0 114

Sorong, TN- Pemerintah provinsi Papua Barat melalui, dinas Kominfo menggelar Desiminasi Informasi Kebijakan Media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah, melibatkan insan pers dan instansi terkait di kota Sorong, Rabu (27/11).

Gubernur Papua Barat, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. Niko Tike, S.E, MM, menyebutkan pertumbuhan teknologi di era saat ini telah mengalami perubahan secara signifikan.

Menurutnya, kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan juga secara bersamaan mengubah tatanan hidup masyarakat di segala bidang.

Foto bersama Jurnalis Sorong Raya bersama Staf Ahli Gubernur PB Bidang Ekonomi Pembangunan. Foto wim.

“Salah satu sektor yang secara dramatis berubah ialah bidang komunikasi, seiring dengan bertumbuhnya media sosial di kalangan masyarakat,” ujar Niko Tike, melalui sambutan tertulis gubernur Papua Barat, dalam acara Desiminasi Informasi Kebijakan Media Pemeeintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.

Menurut Tike, media sosial sudah tidak asing lagi pada kehidupan kita, terutama di kalangan kaum milenial yang berinteraksi secara masal berteknologi tinggi pada saat ini.

“Selain merupakan alat berinteraksi secara masal melalui media sosial oleh kaum milenial. Media sosial juga merupakan alat promosi bisnis yang efektif dan positif yang dapat diakses oleh siapa saja,” jelasnya.

Dikatakan, pada beberapa tahun terakhir, media sosial seakan menjadi alat komunikasi wajib bagi setiap orang maupun kelompok, keberadaan media sosial cukup berperan penting dalam memudahkan proses pertukaran pesan.

Peserta acara Desiminasi Informasi Kebijakan Media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah, sedang ikuti pembahasan materi. Foto wim.

Dalam materi Pengelolaan Media (Sosial) Pemerintah, menurut Kasubdit Audio Visual dan Media Sosial Direktorat Pengelolaan Media, Dimas Aditya Nugroho, membahas terkait urusan konkren pengelolaan Informasi Keterbukaan Publik (IKP) berdasarkan pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika sesuai lampiran UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dalam pasal 345 ayat (1) Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas pelayanan publik dan pada ayat (2) manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud,” jelas Dimas Aditya Nugroho.

Dikatakan, manajemen pelayanan publik meliputi; pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internet, penyuluhan pada masyarakat, pelayanan konsultasi dan pelayanan publik lain sesuai undangan dengan ketatuan perundang undangan.

Dalam pembahasan materi tersebut, Dimas A Nugroho, mengutip arahan Presiden Joko Widodo tentang Humas Pemerintah diantaranya;
Dunia telah berubah sedemikian cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kita harus mengubah cara bekerja dan berpikir dalam pengelolaan presepsi publik.

Pejabat harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, K/L harus turut aktif memberitakan hal positif dan capaian yang dihasilkan. Serta konten berita tidak perlu dibuat formal, dibuat tidak rumit tapi menarik dan kekinian.

Anda mungkin juga berminat