Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Diperiksa KPK, Alat Perekam Pajak Kabupaten Raja Ampat Tak Berjalan Efektif

0 570

Aimas, TN – Alat perekam pajak hotel, cafe dan restoran (horeca) yang dipasang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Raja Ampat di sejumlah titik obyek pajak, tidak berfungsi efektif.

Padahal, 6 unit jenis alat yang disebut MPOS (Mobile Payment Online System) dan 1 unit TMD (terminal device monitoring) ini,  berfungsi sebagai intensifikasi pajak ini. Peralatan ini dibeli dengan harga yang cukup mahal, yakni Rp 400 juta. Sementara alat serupa, disediakan secara gratis oleh Bank Papua yang ditunjuk pemerintah sebagai bank penerima pembayaran pajak daerah.

Fakta ini terungkap saat dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah oleh Bagian Supervisi dan Pencegahan KPK di ruang Rapat Pola Kantor Bupati Sorong, Senin (18/11/2019).

“Ini coba lihat. Ada satu alat yang offline sejak 1 Agustus, 1 alat offline sejak September, dan 2 alat offline sejak Oktober. Pak, kalau register MPOS ini tidak digunakan, bapak akan kehilangan data. Dengan begitu, otomatis bapak juga akan kehilangan potensi pajak,” ujar Adlinsyah Malik Nasution, Koordinator  Wilayah VIII Supgah KPK, saat memeriksa MPOS yang disampaikan Albert Kaihatu, Kepala BP2RD Raja Ampat.

Selain dari Raja Ampat, rapat monev ini juga diikuti oleh BP2RD Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Sementara alat yang tidak berfungsi itu, ada di 1 cafe, 2 rumah makan dan 1 restoran. Selain tidak berjalan efektif, menurut Coki, pengadaan alat MPOS Kabupaten Raja Ampat ini dianggap boros biaya. Sebab, ketika ada kerusakan, harus mendatangkan teknisinya dari Jakarta.

“Berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan teknisi itu. Inilah kelemahannya kalau alat itu dibeli putus. Alat ini bukan plug and play, tapi harus ada maintenance yang berkelanjutan. Bapak harus pahami filosofi peralatan seperti ini. Jangan hanya berfikir proyek pengadaan alat,” kata Coki, sapaan akrab Adlinsyah Malik Nasution.

Padahal, Kata Coki, sebelumnya Supgah KPK sudah mengingatkan agar tidak membeli alat tersebut. Sebab, alat perekam pajak ini akan disediakan secara gratis oleh Bank Papua, seperti yang dilakukan di daerah lain. “Kalau Bank Papua memberikan alat ini secara gratis, mengapa pemerintah harus membeli?” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BP2RD Raja Ampat, Albert Kaihatu mengatakan, alat itu bukan BP2RD yang mengadakan, tapi masuk dalam proyek pengadaan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKAD). Saat ditanya Coki, apakah dirinya mengerti dengan cara mengoperasikan alat tersebut, Albert mengaku tidak tahu. **

Anda mungkin juga berminat