Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Dipaksakan, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Berpotensi terjadi Konflik

0 208

Aimas, TN – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sorong, berpotensi memicu konflik di tingkat bawah. Pasalnya, jumlah penerima yang telah ditetapkan Kementerian Sosial, tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Kepala Unit BRI Aimas, Abraham Peter Matulessy menjelaskan, data KPM BPNT 2019 yang diterima dari Kementerian Sosial, sebanyak 5.322 keluarga. Keberadaan mereka yang tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Sorong ini, akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI untuk pengambilan bantuan tersebut.

Dari kiri, Daud Pieter (Kabid Sosial), Amat Daroji (Kepala Distrik Mariat) dan Abraham Peter Matulessy (Kepala Unit BRI Aimas). (Foto:Tantowi/TN)

“Data jumlah penerima yang disampaikan ke BRI sudah segitu. Kami tidak ikut mendata di lapangan. Selanjutnya tugas kami hanya menerbitkan KKS-nya, untuk digunakan pencairan dana bantuannya,” kata Abraham kepada Teropongnews.com.

Sesuai mekanisme yang ditentukan, untuk mencairkan bantuan, KPM BPNT hanya bisa menggunakan KKS-nya di E-Warong, atau pedagang penjual bahan pangan yang telah bekerjasama dengan bank penerbit KKS. BPNT hanya bisa ditukar dengan beras atau telor.

Peraturan ini yang juga memicu terjadinya persoalan di masyarakat. Sebab, tidak semua wilayah atau distrik di mana KPM berdomisili, sudah terjangkau jaringan internet untuk bisa dibentuk E-Warong. Fakta ini yang kemudian menjadi alasan Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono, KPM BPNT membebaskan mereka untuk memilih bahan pangan yang dibutuhkan.

“Melihat fakta di lapangan, keharusan belanja di E-Warong belum bisa dijalankan di Kabupaten Sorong. Silakan masyarakat penerima bantuan, mau belanja di mana saja. Belanja juga tidak harus beras atau telor. Silakan KPM mau membeli apa dari uang bantuan itu. Ini bantuan jumlahnya tidak seberapa, potensi konfliknya yang luar biasa. ,” kata Suka Harjono.

Setiap KPM, nominal bantuan yang diberikan adalah uang senilai Rp 110.000. Dari jumlah itu, kata Suka Harjono, juga tidak bisa mendapat 10 kilogram beras, mengingat Bulog sebagai badan pangan pemerintah, sudah tidak menjual beras murah seperti dulu.

“Sudah biarkan saja, mau dibelikan kasbi, keladi atau petatas, tidak masalah. Yang penting bantuan itu bisa dicairkan,” kata Suka Harjono, memberikan solusi.

Meski ditemukan banyak kendala dalam teknis penyalurannya, BPNT harus tetap dijalankan di Kabupaten Sorong. Sebab, jika program dari Kementerian Sosial itu tidak diambil, untuk kedepannya, program serupa tidak turun lagi di Kabupaten Sorong.

“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus launching program ini,” kata Daud Pieter, Kabid Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sorong.

Sementara jumlah KPM BNPT ini, menurun drastis dari jumlah KPM di Kabupaten Sorong yang sebelumnya mencapai 11.943. Selisih ini yang berpotensi terjadi konflik di masyarakat. Sebab, Dinas Sosial mengaku tidak mengetahui, apa kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Sosial itu dalam menentukan KPM,  sehingga jumlahnya menyusut.

“Kementerian Sosial bersama Sucofindo, turun sendiri ke distrik-distrik untuk melakukan pendataan, tanpa melibatkan kami yang tahu kondisi lapangan. Ini kami kami sesalkan,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Fredik Atanay S.Sos MSi, saat sosialisasi penyaluran BPNT di ruang pola Kantor Bupati Sorong, Selasa (5/11/2019).

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, Kepala Distrik Mariat, Amat Daroji menyampaikan, agar masyarakat yang namanya tidak tercantum dalam penerimaan BPNT,tidak protes ke RT, RW, Lurah atau ke Distrik.

“Nominal bantuannya tidak seberapa, tapi potensi konfliknya cukup besar. Yang menentukan nama-nama penerima itu pemerintah pusat. Kami yang di bawah ini sudah tinggal menerima matangnya saja,” kata Amat Daroji.

Anda mungkin juga berminat