Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Dinilai Sudah Tak Relevan, Dewan Usulkan Perda Kawasan Pertanian di Revisi

0 42

Aimas, TN – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Pertanian di wilayah Kabupaten Sorong, disarankan agar direvisi. Sebab, sejumlah lokasi yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan pertanian, saat ini sudah tidak relevan lagi.

Suprapto, anggota Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Kabupaten Sorong menjelaskan, kawasan pertanian yang dimaksud berada di jalan poros lingkar Aimas, mulai dari Jalan Nangka di kelurahan Malagusa dan Malawili, Jalan Buncis dikelurahan Malawele dan Malasom, Jalan Wortel di kelurahan Malasom hingga jalan Nusa Indah dan Jalan Tuturuga di kelurahan Mariyai SP 1. Ruas jalan ini sekarang menjadi jalur utama transportasi masyakat.

“Di sepanjang tepi jalan di jalur ini, sekarang sudah banyak berdiri bangunan komersil maupun rumah penduduk. Hanya tinggal beberapa spot saja yang berupa lahan kosong,” kata Suprapto kepada Teropongnews.com, Jumat (30/8/2019).

Lahan kosong yang produktivitas hasil pertaniannya juga sudah menurun ini, berada di Jalan Buncis dan Jalan Nangka. Di kawasan ini oleh warga hanya ditanami kangkung atau dibiarkan kosong tumbuh rumput liar. Tinggal beberapa bidang saja yang ditanami buah semangka dan melon.

“Coba lihat yang di sepanjang jalan Wortel Aimas Unit 2, di kiri kanannya sudah tumbuh bangunan beton. Bahkan Kampus Unimuda itu juga berdiri di atas lahan pertanian,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dengan merevisi Perda Nomor 5 itu, katanya, tidak lantas menghilangkan kawasan pertanian yang ada, melainkan hanya menggeser titik lokasi yang sudah tidak relevan. Dari sebelumnya area pertanian yang saat ini sudah berada di kawasan perkotaan, di geser ke daerah Makbusun sampai Katapop.

Sebelum mengusulkan revisi Perda itu, Komisi II DPRD Kabsor menurutnya telah berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi Papua Barat, bahkan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Waktu itu jawaban yang kami perolehan, Perda itu merupakan buatan bapak-bapak (dewan) dan Bupati. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang, ya di revisi saja, bahkan kalau perlu dicabut,” urai Suprapto, menirukan jawaban saat konsultasi.

Jika melihat fakta lapangan, ditambahkan Suprapto, Bupati tak perlu malu untuk merevisi atau bahkan mencabut Perda Nomor 5 ini. Sebab, dengan masih dipertahankan perda tersebut dengan fakta lapangan yang sudah tidak relevan, sangat berpeluang diterapkan pasal karet dalam pemberlakuannya.

“Sekarang coba cek di lapangan. Banyak di pasang papan pemberitahuan yang berpotensi terjadi penyelewengan Perda. Tidak boleh membangun di kawasan pertanian, tanpa ijin. Ini maksudnya bagaimana? Apakah berarti  peraturan itu boleh dilanggar, asalkan ada ijin,” tanya Suprapto heran.

Anda mungkin juga berminat