Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Di PHK Tanpa Pesangon, Karyawan Perkebunan Sawit Demo di Kantor PT IKSJ

0 614

Moisegen, TN – Ratusan karyawan perkebunan kelapa sawit, PT. Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) melakukan aksi damai di halaman kantor perusahaan, Jalan Petrochina Km 12 Distrik Moisigin, Kabupaten Sorong, Kamis (13/2/2020).

Mereka menuntut hak pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), dipenuhi oleh manajemen. Aksi yang diikuti pekerja laki-laki maupun perempuan ini, mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan.

Aksi ini dipicu munculnya Surat Perjanjian Bersama yang dikeluarkan perusahaan, yang isinya ternyata mem-PHK karyawan. Dalam surat bernomor 385/IKSJ/2020 yang berisi lima poin kesemapatan ini, oleh perusahaan disebut sebagai hasil Perundingan Bipartit antara karyawan dan perusahaan.

“Kapan perundingan itu dilakukan? Kami tidak pernah merasa diajak berunding mengenai masalah ini. Sosialisasi tentang adanya pergantian kepemilikan perusahaan juga tidak pernah ada. Ini adalah perjanjian sepihak yang dipaksakan kepada karyawan,” kata salah seorang karyawan, dalam orasinya.

Selain itu, karyawan juga menuntuk agar pihak perusahaan membatalkan seluruh perjanjian bersama yang telah ditandatangani oleh sebagian karyawan, serta menuntut adanya kejelasan terkait waktu dan siapa yang terlibat dalam perundingan yang dibuat oleh karyawan dan perusahaan terkait PHK yang dilakukan.

Salah satu poin dalam kesepakatan itu adalah, karyawan dan perusahaan sepakat melakukan pemutusan hubungan kerja terhitung tanggal 12 Februari 2020, yang disebabkan perubahan kepemilikan perusahaan.

Sebagai kompensasi dari PHK itu, perusahaan memberikan tali asih sebesar Rp 2.150.000/orang. Dari kompensasi ini, karyawan disebut sepakat untuk dipotong PPh 21 jika ada. Surat Perjanjian Bersama ini, pihak perusahaan diwakili oleh Adji Sigit, HRD Manager PT IKSJ.

“Saya ini tidak bisa baca dan menulis. Saya disuruh tandatangan surat itu, dan baru dibacakan oleh orang perusahaan, setelah saya tandatangani,” kata seorang ibu-ibu saat berorasi.

Selain menandatangani surat Perjanjian Bersama, masih ada selembar surat lagi yang harus ditandatangani karyawan, yang berisi Surat Lamaran Kerja. Dalam surat yang dibuat pihak perusahaan ini, menyebut seolah-olah karyawan yang sudah di PHK tadi, mengajukan permohonan agar bisa diterima bekerja kembali.

“Ini adalah permainan licik dari perusahaan, yang berusaha menghindar dari kewajiban membayar pesangon. Keterangan yang saya dengar dari para karyawan, mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari keputusan itu sebelumnya, apalagi di ajak berunding,” kata Isack F.A Yable S.Hut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sorong, yang berada di lokasi.

Bambang Sutopo (baju putih), Plt Manager Estate PT IKSJ menjawab aspirasi karyawan. Dia menyebut, sudah 98 persen karyawan menandatangani surat Perjanjian Bersama.

Bambang Sutopo, Plt Manager Estate PP IKSJ menyatakan, surat Perjanjian Bersama ini sudah ditandatangani oleh 98 persen karyawan. Dari jumlah karyawan PT. IKSJ sebanyak 650 orang, hanya sekitar 6 orang yang belum menandatangani, sementara 21 orang lainnya masih dalam kondisi libur cuti hingga hari ini.

“Kesimpulannya, seluruhnya telah menyepakati apa yang telah disosialisasikan oleh perusahaan kepada karyawan,” ucapnya.

Sementara dalam sesi perundingan dengan karyawan yang juga disaksikan Kapolsek Salawati dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sorong, Bambang Sutopo menyebut tidak ada kebijakan mem-PHK karyawan.

“Tidak ada PHK. Karyawan dipersilakan kembali bekerja bersama pemilik perusahaan yang baru,” kata Sutopo.

Tapi ketika ditanya mengapa harus ada poin PHK dalam surat Perjanjian Bersama itu, Bambang Sutopo menyatakan hanya kesalahan redaksional. Saat dituntut merevisi redaksional surat ini, Bambang Sutopo mengaku tidak berani menjanjikan. “Nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan,” tandasnya.

Keputusan mengeluarkan surat Perjanjian Bersama ini, kata Sutopo, didasari kondisi keuangan perusahaan yang terus memburuk. Dalam dua tahun terakhir, PT IKSJ tidak  pernah untung.

“Dalam kondisi ini, ada investor yang masuk dan akan meneruskan perusahaan ini. Makanya, sebelum restart, karyawan kita istirahatkan dulu, setelah selesai semuanya, nanti dimulai bekerja lagi,” jelas Sutopo.

Tetapi saat ditanya oleh Isack Yable, siapa investor baru di perusahaan ini, Bambang Sutopo tidak bisa menjawab. Politisi PDIP ini mengharapkan agar pihak perusahaan dapat berlaku baik dalam penyelesaian masalah tersebut. Termasuk oleh pihak berwenang, untuk mengetahui kepentingan masyarakat.

“Saya harap perwakilan dari perusahaan dapat duduk bersama dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik,” jelasnya.

Lembaga DPRD Kabupaten Sorong akan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong, untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Semuanya harus terbuka, jangan ada sesuatu yang disembunyikan,” tandas Isack. **

Anda mungkin juga berminat