Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Di Paniai Hasil Suara Caleg DPR RI Hanya 1 Orang dan DPR Papua 5 Orang, lainnya Nol

0 373

Jayapura, TN –  Pembacaan hasil rekapitulasi  suara Pemilu dari Kabupaten Paniai, Minggu (12/5) malam banjir keberatan dari saksi 14 Partai Politik Peserta Pemilu. Pasalnya hasil suara Calon DPRRI hanya diraih satu orang sementara hasil suara DPR Papua hanya di raih 5 caleg DPR Papua hanya  di peroleh 5 caleg saja.

Berdasarkan hasil pembacaan rekapituliasi calon DPR RI, Yehuda Gobai, Caleg nomor urut 7 PKB memborong 102.024 suara atau semua suara sah yang ada di Kabupaten Paniai.

Sementara untuk caleg DPR Papua, caleg nomor urut 2 PAN, Petrus Pigai mendapat 20.024 suara, Caleg nomor urut 2 Nasdem mendapat 25000 suara, Caleg nomor 1 PPP, Nason Uti meraih 5000 suara, Caleg Nomor Urut 9 Partai Berkarya meraih 37000, dan Caleg nomor urut 1 PKB, Amos Edoway mendapat 15000 suara.

Hasil yang selanjutnya menuai banyak keberatan dari saksi Parpol yang menyatakan menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu dari Kabupaten Paniai. Saksi dari Partai Golkar, Isak Rumbarar menyatakan hasil Pemilu di Paniai yang menggunakan sistem noken tidak bisa diterima dengan akal sehat karena terjadi pembulatan suara.

“Ini tidak masuk akal, kalau mau curang yang profesional dong. Golkar keberatan,” cetusnya.

Hal senada juga disampaikan oleh saksi dari Partai Nasdem, Isak Hikoyabi yang menyatakan ada suara Calegnya untuk kursi DPR RI yang hilang.

“Ini tidak normal, DPR RI cuma satu orang tapi  DPRP dibagi-bagi. Jangan hitung sembarang-sembarang, Nasdem punya suara 14.000, surat kesepakatannya ada. Kami juga menolak hasil ini, kita masuk ke MK dan DKPP,” katanya.

Sedangkan saksi dari PPP, Nason Uti, yang juga Caleg DPRP Dapil 3, menilai kinerja KPUD dan Bawaslu Paniai tidak profesional dan hanya menjalankan instruksi dari penguasa.

Suasana pleno rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua

 

Ia yang mendapat 5.000 suara mengklaim perolehan suaranya lebih dari tiu karena di setiap distrik ada suara yang ia dapat.

“Ini pembunuhan karakter, saya sudah tiga kali ikut tapi cara ini yang selalu dipakai, siapa bupati dia yang seting. Ini cara komunal, kapan daerah ini mau maju. Saya disetiap distrik dapat, tapi kenapa kalian (KPUD Paniai) kurangi” tuturnya.

Anggota Komisioner Bawaslu Papua, Jamaluddin sempat menanyakan Komisioner KPUD Paniai terkait dasar yang mereka gunakan untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Dimana oleh Ketua KPU Paniai Petrus Nawipa mengaku sebagian besar dokuken DA-1 rusak atau dibakar oleh massa dan mengklaim  hasil rekapitulasi dilakukan atas dasar surat kesepakatan dari masyarakat.

Pengakuan Ketua KPU juga di benarkan oleh Ketua Bawaslu Paniai Mathinus Pigai. Menurutnya, Bawaslu telah menerima laporan terkait adanya pembakaran form dari beberapa distrik, namun terkait dengan keberatan dari caleg oleh bawaslu tidak bisa mengakomodir lantaran tidak adanya data pembanding lantaran ketiadaan dokumen form yang di bakar tersebut.

Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Kabupaten Paniai sendiri berlangsung alot, meski akhirnya KPU Provinsi Papua mengsahkan hasil tersebut dengan catatan adanya rekomendasi tertulis dari Bawaslu Papua.

Anda mungkin juga berminat