Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Di Kabupaten Sorong, Banyak Potensi Sumber PAD Yang Belum Tergali

0 60
Dari kiri, Rasimin SE, Tarmuji, dan Suprapto, anggota DPRD Kabsor yang menyoroti masalah potensi sumber PAD Kabsor yang belum tergali.

Aimas, TN – Sebagai wilayah yang terus tumbuh dan sedang berkembang, di Kabupaten Sorong banyak bermunculan potensi yang bisa digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja, potensi itu belum digali secara maksimal oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

Menurut Rasimin SE, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sorong, salah satu sumber yang sangat potensial menjadi sumber PAD adalah retribusi parkir. Hingga kini, banyak titik lokasi parkir yang masih belum dikelola dengan baik seperti di kota-kota lain.

“Salah satu contohnya parkir di alun-alun Aimas itu. Kalau mau dikelola dengan baik dan benar, berapa banyak potensi rupiah yang bisa dipungut dari kawasan publik itu,” kata Rasimin.

Seperti diketahui, alun-alun Aimas selama ini menjadi tempat berkumpulnya warga. Bukan hanya penduduk Kabupaten Sorong, tetapi juga masyarakat dari Kota Sorong dan daerah lain yang ada di Sorong Raya. Setiap sore, di tempat ini selalu ramai oleh pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Selain karena ada pedagang kaki lima, juga terdapat wahana permainan yang dikelola secara perorangan.

Sementara uang parkir kendaraan bermotor milik pengunjung, dipungut oleh sekelompok pemuda yang ada di sekitar alun-alun dengan nominal antara Rp 2 ribu hingga 5 ribu per kendaraan. Jika malam minggu tiba, ratusan kendaraan yang datang parkir di tempat ini dan membayar uang parkir ketika keluar.

“Coba kalau potensi ini dikelola oleh pemerintah daerah, sudah berapa banyak konstribusinya terhadap PAD Kabupaten,” kata Rasimin.

Selain alun-alun, titik parkir yang juga bisa dikelola pemerintah daerah adalah halaman parkir di kompleks pertokoan, rumah makan hingga pasar. Tetapi menurut Rasimin, jika pemerintah ingin memberlakukan retribusi parkir di titik-titik tersebut, pemerintah juga harus memberikan konstribusi balik terhadap obyek retribusinya.

“Imbal baliknya apa, itu yang harus ada. Misalnya dengan menyiapkan sarana dan prasarana tempat parkir, mulai petugas pungut, karcis atau fasilitas parkir lain yang bisa dirasakan pemilik kendaraan,” kara Rasimin.

Dihubungi terpisah, Tarmuji, anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kabupaten Sorong menjelaskan, sebenarnya ada sumber PAD yang cukup potensial bagi pemerintah jika Bupati Sorong memang serius menggali sumber PAD. Salah satu contohnya, kata Tarmuji, adalah dengan mengubah status kawasan pertanian atas lahan yang ada di sepanjang kanan dan kiri jalan lingkar Aimas hingga SP1.

“Di sepanjang kanan dan kiri jalan di kawasan ini, sampai saat ini statusnya masih sebagai kawasan pertanian. Tapi lihat faktanya, tinggal berapa persen lahan yang masih kosong ada ada tanamannya? Sebagian besar sudah banyak berdiri bangunan rumah penduduk, dan beralih fungsi sebagai kawasan pemukiman,” kata Tarmuji, politisi PAN ini.

Sementara di lahan yang masih kosong, produktivitas pertaniannya juga sudah tidak maksimal, dan karena sebagian besar sudah beralih kepemilikan. “Tanah-tanah itu sudah bukan milik warga Kabupaten Sorong, khususnya warga Aimas. Dari hasil penelusuran saya di lapangan, sebagian besar sudah dimiliki orang luar, yang notabene bukan petani,” katanya.

Karena pemiliknya bukan petani dan bukan warga Kabupaten Sorong, praktis lahan tersebut banyak yang dibiarkan kosong tumbuh rumput liar, atau ditanami kangkung oleh warga yang mau mengelola. Padahal, posisi lahannya sangat strategis karena berada di pinggir jalan utama. 

“Yang terjadi apa? Pemerintah hanya bisa memungut pajak bumi dari lahan itu, dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak, Red) yang tidak seberapa. Padahal jika dialih fungsikan dari kawasan pertanian, di lahan itu bisa dibangun ruko atau perkantoran, yang secara nilai ekonomis meningkat. NJOP terdongkrak, pajak yang dipungut bisa menjadi Bumi dan Bangunan,” kata Tarmuji.

Pernyataan senada juga disampaikan Suprapto, anggota Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Kabsor. Menurutnya, jika pemerintah tidak merevisi Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang kawasan Pertanian, sampai kapan pun pemilik tanah di jalur poros yang sudah masuk wilayah tengah kota itu, tidak bisa membangun.

“Dan pemerintah hanya bisa memungut pajak bumi yang ditanami kangkung ini. Upaya peningkatan nilai ekonomis di kawasan inilah yang saat ini sedang kami perjuangkan ke eksekutif, supaya ada revisi Perda 5/2015,” urai Suprapto.

Anda mungkin juga berminat