Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Bupati : OPD Teluk Bintuni Segera Selesaikan 3 Rekomendasi BPK-RI

0 216

Manokwari,TN- Untuk kelima kalinya Kabupaten Teluk Bintuni menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit badan pemeriksa keuangan republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Papua Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Penandatanganan dan penyerahan opini WTP itu diterima Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiuw,M.T dan Wakil Ketua DPRD, Romilus Tatuta,S.Sos dari Plt Kepala Perwakilan BPK-RI Papua Barat, Abu Hanifa di Auditorium BPK-RI Papua Barat, Sabtu (29/6) malam.

Namun ada 3 temuan pengelolaan keuangan daerah yang direkomendasikan BPK RI Perwakilan Papua Barat untuk Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni harus segera menyelesaikan dalam jangka waktu 60 hari.

Plt Kepala Perwakilan BPK-RI Papua Barat, Abu Hanifa saat dikonfirmasi wartawan usai menyerahkan opini audit LHP kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni membenarkan rekomendasi tersebut.

“ada 3 rekomendasi temuan BPK-RI Perwakilan Papua Barat yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yakni persoalan Asset, belanja modal dan pertanggung jawaban perjalan dinas yang harus dilengkapi dalam 60 hari kerja” ucap Abu Hanifa.

Sementara Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiuw,M.T menegaskan, temuan BPK-RI tersebut segera ditindaklanjuti untuk diselesaikan seperti pengelolaan keuangan yang belum dapat dipertanggung jawabkan harus dikembalikan.

“Tidak ada cerita lain, anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan harus dikembalikan oleh pimpinan OPD, Bendahara, pelaksana kegiatan bahwa pihak ketiga jika dalam jangka waktu 60 hari tidak direalisasi maka berurusan dengan APH” tegas Kasihiuw.

Kemudian terkait dengan persoalan asset maka pihak Pemerintah Daerah Teluk Bintuni akan membentuk tim kerja untuk menginventarisir asset bergerak dan tidak bergerak supaya dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait dengan temuan anggaran operasional pegawai yang belum dilengkapi maka harus segera diselesaikan, ada OPD yang sudah mengembalikan anggaran yang menjadi temuan BPK-RI Perwakilan Papua Barat dalam LKPD tahun 2018.

“Ada juga temuan terkait dengan sistim penggajian, ASN yang sudah pensiun masih terima gaji utuh padahal sebenarnya tidak boleh, ada juga Pegawai yang tidak aktif sebagai ASN tapi masih terima gaji, makanya temuan itu harus dikembalikan ke kas daerah” tegas lagi Bupati.

Rekomendasi BPK-RI Perwakilan Papua Barat ini akan diselesaikan sesuai jadwal rencana aksi bersama Pemda Teluk Bintuni.

Anda mungkin juga berminat