Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Bupati AFU Buka Sosialisasi Tahapan Pilkada 2020, KPU Tinggal Tindaklanjuti

0 144

Waisai, TN- Sosialisasi tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 dibuka secara resmi oleh bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE, di ruang rapat kantor KPU Raja Ampat, Selasa (19/11).

“Sosialisasi ini harus kita ikuti dengan baik, karena terdapat aturan-aturan yang harus dipahami oleh kita semua,” ujar bupati AFU,

Ia pun berharap pelaksanaan pemilukada Raja Ampat nantinya akan menjadi contoh yang baik bagi daerah lain, dengan mengedepankan politik yang berkualitas.

Bupati juga menghimbau kepada pimpinan partai politik agar setelah mengikuti sosialisasi ini, berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif, aman dan tenang, untuk mendukung roda pembangunan daerah yang sedang berjalan.

“Tentunya peran aktif para pimpinan partai politik sangat diharapkan, karena yang penting adalah komitmen kita dulu agar pemilukada ini berjalan dengan baik. Dan saya optimis pemilukada Raja Ampat 2020 akan berjalan dengan lancar dan sukses,” tutupnya.

Ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe, S.STP, kepada teropongnews.com, mengatakan, tahapan Pemilu Kepala Daerah mulai berjalan setelah KPU RI resmi membukanya pada 23 September 2019 lalu.

Dijelaskan bahwa, sesuai PKPU nomor 15 tahun 2019 ditetapkan oleh KPU RI, maka penyelenggara ditingkat daerah diharapkan segera menindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi agar tidak salah tafsir atas aturan yang digunakan.

“Dimana Pilpres lalu merujuk pada UU nomor 7 tahun 2017, sedangkan pemilukada nanti merujuk pada UU nomor 10 tahun 2016. Sehingga diinstruksikan kepada kami, untuk segera melanjutkan tahapan dimaksud dengan mengawalinya lewat sosialisasi tahapan,” jelas Steven Eibe.

Dikatakan, KPU pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Menurutnya, Peraturan KPU 15 tahun 2019 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Anda mungkin juga berminat