Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Buka Kebun Pala, Ini Tantangan HIPMI ke Pemprov Papua Barat

0 195

Manokwari,TN- Untuk mengembangkan kebun pala sebagai salah satu komoditi unggulan maka Ketua DPP HIPMI Bahlil Lahadalia telah siapkan anggaran 2 Triliun kemudian tantang pemerintah provinsi Papua Barat untuk memberikan lahan seluas 30.000 hektar di wilayah Fakfak dan Kaimana.

“Perekonomian di Papua Barat dari sektor perkebunan selama ini sawit, tetapi dari jaman dahulu komoditas unggulan kita sebenarnya adalah pala, yang sampai saat ini belum dilakukan pengembangan secara serius,” kata Bahlil, dalam pembukaan Rakerda dan diklatda III Hipmi Papua Barat., Kamis (18/7) malam.

Melihat potensi besar pengembangan pala, Lanjut Bahlil, diwilayah Papua Barat, pihaknya menantang pemerintah provinsi untuk penyiapan lahan sementara investasi dan pengelolaannya akan langsung didanai oleh ketum BPP HIPMI.

“Kita minta 30 ribu hektar saja, apakah daerah kaimana ataupun fakfak.
Infestasinya langsung, dananya sudah ada nanti ketika itu masuk pasti yang lain muncul, kita tidak bisa membangun Papua Barat setengah-setengah,” tandas Bahlil.

Bahlil juga mengaku telah menyiapkan tim teknis dan modal untuk pengembangan perkebunan pala, dari hasil uji yang diperoleh Papua Barat memiliki kontur tanah yang lebih potensial dalam pengembangannya.

“Kalau ini bisa ditindaklanjuti maka tentu akan jadi garapan baru bagi teman-teman di Hipmi untuk melebarkan sayap. Tentunya dengan investasi bersama dalam pembangunan provinsi ini,” katanya.

Bahlil juga mengingatkan untuk pengusaha muda di Papua Barat, dalam sejarahnya tidak ada pengusaha besar yang hanya mengharap tender proyek pemerintah. Proyek dari pemerintah hanya dijadikan sebagai batu loncatan dan pengumpulan modal untuk memperoleh peluang bisnis yang lebih besar.

“Awalnya semua main di proyek pemerintah namun kemudian Diversifikasi, karena di era masyarakat ekonomi asia tidak lagi menjadikan negara sebagai faktor penghalang investasi bisnis. Bahkan otsus tidak dapat menggugurkan aturan kompetisi antar negara,” tandas dia.

Tantangan Ketua Umum BPP HIPMI itu ditanggapi positif Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotan, dimana sejalan dengan rencana pemerintah provinsi untuk pengembangan sektor perkebunan.

“Saya kira perlu kita jajaki dan kongkritkan rencana ini. Kebetulan kita juga telah bekerjasama dengan pemerintah New zealand untuk menampung hasil perkebunan kita” jawab lakotani.
Menurut Lakotani, tawaran baik dari ketum DPP Hipmi akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan dan perencanaan yang matang kedepannya.

Anda mungkin juga berminat