Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Belum Semua Kelurahan Alokasikan Dana Untuk Kelola Sampah

0 67

Aimas, TN – Perhatian Bupati Sorong dalam masalah pengelolaan sampah, ternyata belum diikuti oleh sejumlah kelurahan yang ada di wilayah ini. Faktanya, belum semua kelurahan mengalokasikan sebagian Dana Kelurahan untuk pengelolaan sampah yang merupakan salah satu program prioritas pasangan JK-Suka.

Hal ini terungkap ketika dilakukan rapat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong, Kamis (5/9), yang membahas pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh kelurahan dan stake holder terkait. “Memang kami lihat ada beberapa kelurahan yang sudah mengalokasikan dana itu, terutama untuk tenaga kebersihan memungut sampah,” kata Ari Wijayanti SE, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabsor.

Menurut Ari, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan atau dikenal dengan Dana Kelurahan, yang ditransfer ke kas daerah untuk disalurkan ke masing-masing kelurahan. Di Kabupaten Sorong, setiap kelurahan mendapat alokasi sebesar Rp 380 jutaan per tahun, yang dicairkan dalam dua termin, masing-masing sebesar 50 persen. Mengacu pada Permendagri 130/2018, penggunaan dana itu adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.

“DAU tambahan ini lebih diperuntukan pada pemberdayaan masyarakat setempat, agar mereka benar-benar difungsikan, diperankan dengan menggunakan dana ini. Karena selama ini kelurahan berteriak tidak ada kegiatan yang dikelola, makanya dengan dana dari pemerintah pusat ini, diharapkan ada aktivitas, ada link koordinasi kelurahan setempat dengan masyarakatnya, kemudian dengan OPD teknisnya,” kata Ari.

Khususnya dalam hal persampahan tambah Ari, diharapkan ada koordinasi yang baik antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukinan selaku OPD penyedia tempat sampah dan motor pengangkut sampah, dengan pihak kelurahan yang menyediakan petugas pengumpul sampah.

Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru SH.MSi meminta agar OPD terkait memberikan perhatian atas kesejahteraan para petugas pengumpul sampah, mulai yang ada di TPS hingga TPA. Menurutnya, petugas kebersihan dari dinas maupun dari kelurahan, adalah pelaksana tugas yang mulia.

“Coba diperhitungkan lagi honornya mereka, harus sesuai standar. Harkat mereka harus diangkat, mereka lakukan kerjaan berisiko, makanya perlu balancing dengan honornya. Makanya tadi saya tanya kepala dinas (Dinas PKP), katanya honornya 1,5 juta, sembarang saja seperti itu. Tidak bisa seperti itu, itu harus kita hargai mereka, mereka kerja setengah mati, wajah kita terlihat karena mereka-mereka itu,” kata Bupati JK.

Dihubungi terpisah, Kepala Kelurahan Malasom, Akmadi mengatakan, karena program pengelolaan sampah yang ditangani Dinas PKP belum menjangkau wilayahnya, maka sementara ini pihaknya memberdayakan masyarakat setempat untuk membersihkan rumput. Tujuannya, agar penggunaan Dana Kelurahan yang dimaksud dalam Permendagri 130/2018 itu, bisa dilaksanakan di Kelurahan Malasom.

“Penggunaa dana kelurahan ini kan untuk sarana dan prasarana fisik kelurahan, salah satunya yang menjadi prioritas Pak Bupati adalah pengelolaan sampah. Tapi karena program yang dari Dinas belum jalan, sementara ini petugas kebersihan lingkungan saya berdayakan untuk membabat rumput,” jelas Akmadi.

Dikatakan Akmadi, dalam program penataan lingkungan di Kabsor yang ditangani Dinas PKP, pihak kelurahan menjadi ujung tombak dalam menyukseskan program tersebut. Untuk pengelolaan sampah, Dinas PKP akan membagi tong sampah berbahan karet ke setiap rumah penduduk.

“Tapi yang saya tahu baru di Malawele yang sudah mendapatkan fasilitas tong sampah itu. Kalau di Malasom masih belum,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat