Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Bawaslu Siapkan Materi Tertulis PHPU Pileg Dari Papua Barat

0 111

Sorong,TN – Koordinator Devisi Humum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar berkunjung ke Kota Sorong, Minggu (16/06) dalam rangka mempersiapkan materi tertulis terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang ada di wilayah Papua Barat.

“Kami datang  bersama devisi hukum Bawaslu yang ada di Papua Barat dalam rangka mempersiapkan materi tertulis sebagai alat bukti di sidang MK nanti,”ujar Fritz saat mengadakan jumpa pers di Royal Mamberamo Hotel, Minggu (16/06).

Fritz membeberkan, untuk Papua Barat terdapat 10 pemohon dari 10 partai terkait Pileg dan 1 permorhonan dari anggota DPD.

“Sebagaimana diketahui, di Papua Barat itu ada 10 permohonan terkait dengan Pileg . 10 pemohonitu terdiri dari 10 partai politik dan 1 anggota DPD, itu termasuk 10 kabupaten kota. Yang tidak ada permohonannya  cuma di Kaimana, Raja ampat,dan Kabupaten Sorong,”bebernya.

Fritz menambahkan, Di MK posisi Bawaslu adalah sebagai pemberi keterangan .Bawaslu menyampaikan keterangan terkait dengan laporan maupun temuan selama proses tahapan Pemilu 2019, seperti jumlah laporan pelanggaran, jumlah pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak lanjut temuan dan laporan tersebut.

“Pada keterangan tertulis, kami menuliskan apa yang kami lihat , apa yang kami lakukan terkait dengan hasil pengawasan . Misalkan apakah ada temuan selama proses tersebut, bagaimana proses rekapitulasinya, dan penanganan pelanggarannya,”imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Bawaslu Papua barat, M. Nazril Hilmie mengatakan siap memberikan keterangan tertulis di sidang MK. Menurutnya, apa yang disampaikan ke MK merupakan bukti kinerja Bawaslu Papua Barat dalam melakukan pengawasan selama proses Pemilu.

“Pada prinsipnya kami  di Papua Barat siap memberikan keterangan tertulis. Apa yang disampaikan ke MK nanti ini merupakan bukti kinerja kita di Papua Barat, berupa hasil pegawasan, tindak lanjut laporan berapa temuan, dan jenis pelanggaran yang diserahkan Bawaslu kota/kabupaten wilayah Papua Barat,”terang Hilmie.

 

Anda mungkin juga berminat