Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Bandel Lapor LHKPN, Hari Ini, 4 Pejabat Di Maluku Diperiksa KPK, Walikota Mangkir

0 272

Ambon, TN – Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pejabat di Maluku.

Mereka yang hari ini bakal menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018 yakni, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Martha Nanlohy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Usemahu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy, dan Kepala Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon Jacky Talahatu.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meikyal Pontoh baru akan diperiksa pada Kamis (16/5).
Kemarin, ada tiga pejabat yang diperiksa.

Mereka adalah, Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, Seketaris Daerah Kota Ambon Anthony Gustav Latuheru, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku M Saleh Thio.

KPK sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan LHKPN pejabat daerah di Maluku selama tiga hari mulai dari Selasa (14/5) hingga Kamis (16/5).

Sementara Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy yang rencananya diperiksa pada Rabu (14/5), mangkir dari panggilan KPK. Dengan alasan, sementara menjalankan tugas ke Jakarta.

Ada dua lokasi berbeda tempat dilakukannya proses pemeriksaan yakni untuk pejabat Pemerintah Kota Ambon berlangsung di lantai enam Kantor Gubernur, sedangkan untuk pejabat Pemprov Maluku berlangsung di lantai dua kantor tersebut.

Kepada wartawan, di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (15/5), Ketua Koordinator Pemeriksa KPK, Nexio Helmus mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat, bahkan menghubungi para pejabat ini lewat telepon, sebelum diperiksa.

“Wali Kota Ambon tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan di pusat. Saya pikir semua sama-sama penting tidak apa yang penting terkomunikasi dan terkonfirmasi,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan kembali menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap orang nomor satu di pemerintah Kota Ambon tersebut.

Proses pemeriksaan LKHPN Dia mengatakan, pemeriksaan LKHPN bertujuan untuk pencegahan yang berkaitan dengan harta kekayaan para pejabat tahun 2018 atau LHKPN yang harus dilaporkan di tahun 2019 yang batas waktunya 31 Maret lalu.

“Jadi tujuan dari klarifikasi ini sebagai bentuk upaya transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara,” tandas dia.

Anda mungkin juga berminat