Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Bahas RTRW, Baperlitbang Tegur Developer : 7 Miliar Itu Beli Pisang Goreng Tidak Cukup

0 118

Aimas, TN – Para pengembang perumahan yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) mendapat teguran dari Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan (Kabid Litbang) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Baperlitbang) Kabupaten Sorong, Dr Markus Karath S.IP MSi.

Menurutnya, jangan hanya karena merasa memberikan konstribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak, lantas membuat pengembang seenaknya membangun rumah tanpa mengikuti aturan.

Hery Widya Prasetya, Ketua DPD Apernas Kabsor (kiri), dan Dr. Markus Karath S.IP MSi. (Foto:Tantowi/TN)

“Tolong Apernas ingatkan anggotanya, jangan kerja sembarang. Sudah bangun perumahan tapi IMB belum ada. Jadi urus dulu advice plan-nya, kemudian ijin prinsip, baru IMB. Kalau semua persetujuan teknis ini keluar, baru bisa dokumen perijinan keluarkan,” kata Markus, saat menyampaikan closing statement dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Laporan Antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong, di aula Baperlitbang Kabsor, Selasa (8/10/2019).

Beruntung pemerintah di Kabupaten Sorong masih bersikap lunak dengan berbagai pelanggaran itu, tidak seperti yang terjadi di pulau Jawa. Yang terjadi di Jakarta, menurut Markus, pemerintah pasti sudah membawa alat berat untuk meratakan bangunan yang tidak dilengkapi dokumen perijinan, seperti IMB.

“Bangunan canggih di Jakarta yang bayar PAD lebih besar saja dikasih rata kok, apalagi ini yang cuma 7 miliar. Itu bukan uang itu. Beli pisang goreng tidak cukup itu. Jadi PAD bukan jadi ukuran. Betul kasih PAD Rp 7 miliar, tapi kerugian immateriil kalau bangunan tidak ada aturan, kemudian banjir, kerugiannya jauh lebih luar biasa. Kerugian ekosistem, kerugian manusia, bukan main,” ujar Markus.

Dia menyinggung uang Rp 7 miliar masuk dalam PAD, karena sebelumnya Ketua DPD Apernas Kabupaten Sorong, Hery Widya Prasetya menyebut, selama ini keberadaan pengembang perumahan banyak memberikan konstribusi terhadap PAD. Dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saja, kata Hery, konstribusi yang masuk ke PAD minimal Rp 7 miliar.

“Untuk itu, kami mohon dalam proses pengurusan perijinan ini, tidak dipersulit. Karena kalau mengurus dokumen perijinnya susah, itu akan menghambat investor untuk berinvestasi,” kata Hery.

Tetapi menurut Markus, pihaknya bukan mempersulit pengurusan ijin prinsip. Sesuai dengan surat edaran Bupati Sorong, sampai tahun depan Baperlitbang Kabsor dilarang mengeluarkan advice plan sebagai dasar pengurusan dokumen ijin prinsip. Alasannya, saat ini masih akan dilakukan revisi RTRW menyusul pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Sorong.

“Sesuai dengan edaran dari Bupati, kami tidak boleh keluarkan advis planing sebelum ada revisi RTRW. Saya tahu pasti DPRD ada juga yang jadi developer, makanya maunya cepat-cepat. Tapi tidak akan. Kita prosesnya sesuai aturan dulu,” tandasnya.

Anggota DPRD Kabsor saat mengikuti FGD RTRW di hari pertama. (Foto:Tantowi/TN)

Advice Plan adalah keterangan rencana tata kota/kabupaten bagi warga yang ingin mendirikan sebuah bangunan. Selain menegur Apernas, Markus juga mengingatkan anggota DPRD, supaya tidak asal memberikan masukan dalam FGD RTRW.

“Jadi kalau macam tadi bapak-bapak DPRD bilang mau bangun jalan ini jalan itu, bapak bicara tidak akan dimasukkan dalam dokumen ini. Simpan, catat, nanti kita bicaranya saat musrenbang. Jadi sekarang ini kita bicara tata ruang. Tidak bicara disini. Karena biar bapak berbicara mulut berbusa, tidak akan ditulis disini. Karena bukan disini dokumennya,” kata Markus.

Anda mungkin juga berminat