Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Astaga!Baru 20 Anggota DPRD Maluku Lapor LHKPN

0 90

Ambon, TN – Sampai dengan saat ini baru sekitar 20 orang Anggota DPRD Provinsi Maluku yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dari jumlah total Anggota DPRD Provinsi Maluku, yakni 45 orang.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena mengaku, Anggota DPRD Provinsi Maluku yang belum menyampaikan LHKPN sementara dalam proses.

Sesuai ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD yang saat ini masih dalam proses pencalegkan wajib menyampaikan LHKPN. Pasalnya, jika tidak melapor maka mereka yang terpilih dipastikan tidak akan dilantik.

Karena itu pihaknya, kata Wattimena, terus berupaya untuk membantu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku untuk menyelesaikan LHKPN. Termasuk anggota DPRD yang akan di lantik pada Oktober 2019 mendatang.

“Selama ini KPK telah memberikan sosialisasi dan pengenalan kepada admin partai untuk mengurus calon anggota DPRD yang akan dilantik, sehingga lebih mudah kedepan,” kata dia kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (17/).

Menurut Sekwan, dengan adanya perubahan pola dan cara membuat pelaporan yang menggunakan sistem elektronik oleh KPK, maka diharapkan semuanya bisa segera melakukan pelaporan LHKPN masing-masing setiap tahun ke KPK sebagai bentuk tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.

Dihubungi terpisah, Ketua Koordinator Tim Pemeriksa Klarifikasi LHKPN dari KPK, Nexio Helmus menyatakan, tingkat kepatuhan pejabat daerah di Provinsi Maluku dalam melaporkan LHKPN) tergolong masih sangat rendah. Pasalnya, hingga batas akhir penyampaian LHKPN, baru setengah dari pejabat yang melaporkan harta kekayaannya dengan persentase 51 persen.

“Kesadaran inilah yang kita upayakan agar kewajiban dan kesadaran mereka tinggi untuk menyampaikan LHKPN,” bebernya.

Dia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara di Maluku akan dilakukan secara menyeluruh secara bergiliran. Sejumlah sanksi akan diberikan jika para pejabat tidak menyampaikan LHKPN.

“Sanksinya administratif. Contoh untuk eselon II mungkin untuk promosi ke jenjang lebih tinggi akan menjadi pertimbangan sendiri agar tidak bisa direkomendasi,” ujarnya.

Anda mungkin juga berminat