Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Aplikasi Super KeBal Solusi Menghemat Anggaran dan Hindari Duplikasi Aset

0 89

Aimas, TN – Sistem pengadaan barang yang menjadi aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, mulai Tahun Anggaran 2020 sudah tidak bisa lagi semaunya. Ada aplikasi baru yang diterapkan, yang berfungsi sebagai kontrol mulai dari perencanaan hingga pengadaan.

Aplikasi yang disebut Super KeBal (Sistem Update Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) ini, adalah inovasi yang diciptakan oleh Nimbrod Sesa S.IP MM, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong.

“Rencana kebutuhan barang itu sebenarnya bagian dari dokumen perencanaan anggaran. Begitu pentingnya dokumen ini, maka perlu ada sebuah aplikasi yang bisa menjadi panduan agar pengadaan aset pemerintah ini terkontrol dengan baik,” kata Nimbrod Sesa, usai launching Super KeBal di aula BPKAD Kabsor, Jumat (6/12/2019).

Aplikasi Super KeBal merupakan buah pikiran Nimbrod Sesa dari Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III angkatan II tahun 2019 yang diikutinya. Melalui program diklat ini, peserta diajari bagaimana menciptakan sebuah inovasi dari sesuatu yang belum ada sebelumnya.

“Yang saya buat ini adalah aplikasi untuk meng-update rencana kebutuhan barang milik daerah,” tandasnya.

Melalui aplikasi ini, lanjut Nimbrod, seluruh OPD yang merencanakan pengadaan barang milik daerah, akan termonitor sesuai kebutuhannya. Aplikasi ini juga sebagai piranti lunak dalam mendata aset pemerintah yang sudah ada sebelumnya.

“Jadi kemungkinan terjadinya duplikasi aset, bisa dihindari karena semua barang termonitor dengan baik. Kalau sebelumnya ada OPD yang kelebihan kendaraan dinas, sementara OPD lain kekurangan, melalui aplikasi Super KeBal, hal itu tidak akan terjadi lagi. Terjadinya duplikasi aset, karena tidak ada perencanaan yang baik sebelumnya,” urai Nimbrod.

Aplikasi Super KeBal ini, kata Nimbrod, juga untuk menjawab tuntutan KPK yang mempertanyakan dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah. Saat ini, divisi Supervisi dan Pencegahan (Supgah) KPK RI, sedang gencar melakukan penertiba aset pemerintah yang ada di daerah, termasuk di Kabupaten Sorong.

“Sekarang yang menjadi persoalan kita di KPK ya ini. Karena kita tidak memiliki dokumen perencanaan, sehingga kendaraan ini kita tidak tahu dimana. Ini baru contoh kendaraan, belum rumah dinas, tanah dan aset lainnya,” tambah Nimbrod.

Apa yang dikejar oleh KPK terkait denganpenertiba aset itu, menurutnya sudah benar. Sebab, barang milik daerah ini harus kita jaga, karena ini dibeli oleh uang negara. “Jadi dengan adanya aplikasi ini, sangat menolong OPD dalam perencanaan pengadaan barang. Setiap tahun kita akan tahu dan gampang termonitor,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKDD) Kabupaten Sorong, Hermanus Rumwaropen mengapresiasi inovasi yang dicetuskan oleh Nimbrod Sesa. Dia berharap, apa yang telah diluncurkan itu, bisa menjadi sistem yang berlaku seterusnya, dalam rangka penertiba aset dan penghematan anggaran daerah.

“Kami berharap melalui aplikasi seperti ini, memicu perubahan yang lebih baik dalam hal tata kelola aset, yang bisa diimplementasikan secara terus menerus di Kabupaten Sorong,” kata Hermanus Rumwaropen. **

Anda mungkin juga berminat