Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Maluku Terbentuk

0 93

Ambon, TN – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi Maluku akhirnya terbentuk. Pengesahan alat kelengkapan dewan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna dalam rangka pembentukan alat kelengkapan dewan DPRD Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2024, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Sabtu (26/10) siang.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, alat kelengkapan dewan dibentuk dalam rangka mewujudkan program dan kebijakan yang perlu diambil. Dalam struktur kelembagaan, kata dia, Pemerintah Daerah (Pemda) menjalankan fungsi pemerintahan, dan DPRD menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurutnya, hubungan pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara, bermakna bahwa antaran pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antara kedua lembaga ini membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

“Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dewan dibantu oleh Sekretariat. Ketentuan mengenai pembentukan alat kelengkapan dewan diatur dalam pasal 110 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa alat kelengkapan dewan di DPRD Provinsi terdiri dari pimpinan, Badan Musyawarah (BANMUS), komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), dan alat kelengkapan dewan lain yang dibutuhkan,” kata Wattimury.

Selanjutnya, kata dia, ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang menyebutkan bahwa BANMUS, komisi, bapemperda, Banggar, dan BK, dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, dan selanjutnya dalam ayat 6 menyebutkan, bahwa pembentukan alat kelengkapan ditetapkan dalam keputusan DPRD.

“Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dimaksud, serta berdasarkan rapat pimpinan sementara dan ketua-ketua fraksi DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam rangka pengisian alat kelengkapan DPRD, maka telah disepakati pengisian alat kelengkapan DPRD Provinsi Maluku dalam berita acara nomor 6 tahun 2019,” tandas Wattimury.

Anda mungkin juga berminat