Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Aksi Damai di Kantor Walikota Tak Disetujui Polisi, Begini Alasannya

0 654

Sorong, TN – Aksi damai yang sedianya dilakukan massa di Kantor Walikota Sorong pada Rabu (18/9/2019) siang, tidak disetujui oleh aparat keamanan dari Polres Sorong Kota. Salah satu alasan yang menjadi dasar, karena tidak ada nama penanggungjawab aksi yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai.

Penolakan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi itu disampaikan Kapolres Sorong Kota kepada Herman Sabo, salah seorang koordinator lapangan. Dalam surat itu, sedikitnya ada 4 alasan yang menjadi dasar penolakan. Yang pertama,  surat pemberitahuan aksi yang disampaikan korlap kepada polisi, tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Bab IV Pasal 10 Ayat (3) terkait waktu pemberitahuan yang tidak sesuai, yang seharusnya 3 x 24 jam atau 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

“Namun surat saudara tertanggal 16 September 2019, yaitu dua hari menjelang pelaksanaan aksi demonstrasi dan baru diterima Polres Sorong Kota pada pukul 16.30 WIT,” tulis Kapolres Sorong Kota.

Alasan yang kedua, menurut UU Nomor 9 tahun 1998 pasal 12, menyebut bahwa setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjukrasa atau demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggungjawab. Namun dalam surat pemberitahuan aksi itu, tidak dijelaskan siapa penanggungjawabnya.

Pada alasan ketiga, Kapolres Sorong Kota menyebut; Dalam surat saudara menggunakan penjelasan waktu kegiatan dengan kata Jam 10.00 WPB, sedangkan pembagian waktu yang digunakan di Indonesia hanya terdiri dari WIB, WITA dan WIT. Dan alasan penolakan yang ke empat adalah; surat pemberitahuan aksi tidak dilampiri surat pernyataan kesanggupan penanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sesuaiketentuan yang berlaku, yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab di atas kertas bermaterai.

“Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada saudara Herman Sabo selaku koordinator lapangan aksi, bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk kegiatan dalam bentuk Unjukrasa di Kantor Walikota Sorong, belum dapat diterbitkan,” tulis Kapolres Sorong Kota.

Aksi penggalangan massa untuk mengikuti unjukrasa di Kantor Walikota ini sempat dilakukan sekelompok pemuda di wilayah Kabupaten Sorong. Dengan menggunakan pengeras suara di atas mobil bak terbuka, mereka mengajak warga Kabupaten untuk bersama-sama turun mengikuti aksi di Kota Sorong.

Rencana aksi massa ini mendapat respons dari Kapolres Sorong di Aimas, dengan menggelar razia cipta kondisi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sorong. Yang menjadi target dari razia ini adalah senjata tajam dan minuman keras.

 

 

Anda mungkin juga berminat