Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

507 Rumah Terima Bantuan, Wabup Peringatkan Penyimpangan

0 64

Aimas, TN – Wakil Bupati Sorong Suka Harjono SSos memberi peringatan kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), agar melaksanakan program tersebut dengan benar dan tepat sasaran. Jika hasil evaluasinya positif, maka tahun berikutnya nilai bantuan dari pemerintah pusat itu bisa diusulkan untuk dinaikkan.

“Ini adalah program luar biasa, banyak masyarakat yang membutuhkan. Dari tahun ke tahun, terus meningkat jumlahnya, dan tahun ini realisasi pelaksanaan diharapkan lebih baik dari tahun kemarin. Kontrol dari semua pihak harus ketat, jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Suka Harjono usai penyerahan menerima penyerahan SK BSPS dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat, Selasa (6/8).

Tahun ini, jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima BSPS di Kabsor sebanyak 507, tersebar di 3 distrik, yakni 240 rumah di Distrik Moisigin, 107 rumah di Malabotom dan 167 rumah di  Distrik Aimas. Jika tahun lalu setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan dengan total nilai sebesar Rp 15 juta, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 17,5 juta per Kepala Keluarga (KK).

Selain dari nilai, jumlah penerima BSPS di Kabsor juga bertambah. Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPL) BSPS Dinas PUPR Papua Barat, Irianto Sirait, tahun lalu jumlah unit rumah yang mendapat bantuan ini sekitar 300 unit. “Penambahan ini karena pelaporan keuangan dan realisasi fisiknya cukup baik, sehingga ada penambahan dari pemerintah pusat,” kata Sirait.

Sementara menurut Suka Harjono, dengan bertambahnya nominal BSPS dari pemerintah pusat, otomatis dana sharing dari pemerintah daerah juga bertambah. Dari total nilai bantuan sebesar Rp 8 miliar, dana pendamping yang akan dikeluarkan APBD Kabsor sekitar 1 persennya.

“Kalau kita tidak ada sharing anggaran, bisa untuk bangun apa dana BSPS dari pusat itu. Nominal bantuan per KK oleh pusat dipukul rata Rp 17,5 juta, tidak dibedakan tingkat kesulitan masing-masing wilayah, seperti masalah transportasi misalnya. Maaf saja, dengan nilai segitu, bisa dapat apa kalau untuk rehab rumah. Padahal, di daerah lain nilainya sudah mencapai Rp 35 juta per KK,” urai Suka Harjono.

Makanya, dengan terbatasnya dana yang diberikan, seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan bisa melakukan pengawasan dengan ketat, sehingga pelaksanaan di masyarakat bisa maksimal. “Intinya, dalam menyalurkan bantuan harus terencana dengan baik. Di data betul, apa yang dibutuhkan masyarakat. Harus ada RAB-nya,” tandasnya.

BSPS merupakan stimulan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan yang diserahkan kepada penerima, berupa material bangunan dan uang tunai untuk upah pekerjanya.  Untuk bisa mendapatkan BSPS, MBR yang tinggal di dalam RLTH tak bisa semata-mata mengajukan sendiri, melainkan harus diawali usulan bupati atau wali kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 untuk memilih calon penerima bantuan (CPB).
Adapun kriteria CPB antara lain warga negara Indonesia (WNI), masuk kategori MBR dengan penghasilan di bawah Rp4 juta, dan memiliki atau menguasai tanah. Selain itu, belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni RTLH, dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah.

Anda mungkin juga berminat