Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

BWS-BPJN Diingatkan Untuk Urusi Dokumen AMDAL Sebelum Proyek Dikerjakan

0 149

Ambon, TN – Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku diingatkan untuk mengurusi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sebelum dibuah proyek dikerjakan.

“Jika memang dugaan itu benar, bahwa selama ini banyak proyek milik BWS dan BPJN yang dikerjakan tanpa mengantongi dokumen AMDAL terlebih dahulu, maka secara otomatis Komisi II DPRD Provinsi memanggil kedua kepala balai, untuk sekedar mengingatkan hal tersebut, serta meminta klarifikasi terhadap dugaan-dugaan itu. Jangan seperti proyek irigasi Waibobi di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang sudah dikerjakan baru dokumen AMDAL diurusi. Itu salah,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa kepada Teropongnews.com, di ruang Komisi II, Jumat (15/11).

Masalah ini, menurut dia, harus menjadi perhatian DPRD, lantaran jika dokumen AMDAL tidak dikantongi sebelum proyek dikerjakan, maka itu merupakan pelanggaran berat dan bisa dipidanakan.
“Sehingga kalau ada dugaan bahwa ada sejumlah proyek yang anggaran berasal dari APBN yang sudah dikerjakan namun belum mengantongi AMDAL, maka itu harus dipertanyakan kepada pihak-pihak terkait, baik dari sisi perencanaannya maupun teknis pekerjaan. Jika dokumen AMDAL tidak dikantongi terlebih dahulu, maka itu juga persoalan,” tegas Laitupa.

Dia menyatakan, proses pemanggilan ini tidak hanya untuk BWS dan BPJN saja, tetapi juga untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan AMDAL itu juga harus dipanggil.

Menurut Laitupa, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

“Barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH). “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH),” beber Laitupa.

Dia mengaku, Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

“Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, namun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, maka jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM 1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL dan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung,” tandas Laitupa.

Anda mungkin juga berminat