Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemda Teluk Bintuni Hibahkan Rp 81 Milyar Untuk Pilkada 2020

0 598

Bintuni,TN- Untuk mendukung tahapan pelaksanaan pesta demokrasi maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menghibahkan dana senilai Rp 81 Milyar kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Anggaran Rp 81 M ini ditungkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dengan rincian, KPUD Teluk Bintuni sebesar Rp 56 miliar sementara Bawaslu Rp, 25 miliar.

Ketua KPUD Teluk Bintuni, Heri Harius Salamahu membenarkan NPHD untuk Teluk Bintuni telah disepakati dan ditandatangani antara KPU, Pemkab dan Bawaslu.

“Sesuai awal pengajuan KPU yakni, 60 miliar 900 juta lebih namun setelah dilakukan normalisasi, maka diturunkan menjadi RP 56 miliar lebih, tadi saat pertemuan tahap kedua dengan pemerintah daerah, maka nilainya berubah menjadi 56 miliar dan sudah ditandatangani,”.ujar Salamahu di Aula Kantor Bupati, Senin (7/10).

Salamahu menegaskan, setelah penandatangan NPHD ini, maka tahapan berikutnya akan diteruskan ke KPUD Provinsi sampai ke jenjang pusat, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menyetujui permintaan dengan nilai yang begitu besar sehingga KPU siap melaksanakan pilkada 2020.

Untuk tahap pertama anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 2 miliar pada bulan Oktober 2019 ini dan sisahnya akan diterima bulan Januari dan Pebruari 2020.
Tahapan pilkada sudah dimulai dari bulan Oktober ini, seperti verifikasi dokumen dokumen, data dan administrasi administrasi lain yang harus disiapkan sampai bulan Januari 2020.

“Kami berharap, pemkab konsisten kedepan dengan pencairan dana pilkada untuk tahapan tahapan berikutnya. Karena dari 56 miliar lebih tersebut, dicairkan dalam tiga tahap. Untuk itu sekali lagi kami berharap tidak terlambat dan disesuaikan dengan NPHD yang sudah ditandatangani bersama sehingga KPU tidak terkendalah terkait dana,” harap Salamahu.

Sedangkan Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T usai penandatangan NPHD kepada wartawan menjelaskan bahwa, sesuai ketentuan UU dan Keputusan KPU RI bahwa, Pilkada tahun 2020 akan dilaksanakan secara serentak.

Sehingga sesuai arahan dari Kemendagri bahwa, semua daerah yang melaksanakan Pilkada serentak harus menyiapkan anggaran dari APBD untuk menyukseskan pilkada serentak 2020.

“Hari ini kita sudah tuntaskan semuanya dengan KPU dan Bawaslu, dimana dilakukan penandatangan berita acara dan ditindaklanjuti dengan dokumen NPHD. Intinya sudah final dan tinggal melaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat, sehingga dimasukan dalam anggaran pilkada secara nasional, Nah, untuk KPU yang kami setujui sekitar Rp 56 miliar lebih sedangkan untuk Bawaslu Rp 25 miliar lebih,” Sahut Bupati Teluk Bintuni.

Kata Bupati, tahapan pilkada sudah dimulai dari tahun 2019 sampai 2020. Sehingga untuk tahap pertama persaiapan, baik KPU dan Bawaslu sudah dianggarkan di APBD Perubahan, diamana untuk KPU Rp 2 miliar dan Bawaslu Rp 1,5 miliar.

“Saya berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik dan kondisi keuangan daerah normal normal saja, sehingga semua pencairan pendukung bisa berjalan secara normal, tandas Petrus Kasihiw.

Penandatangan NPHD Kabupaten Teluk Bintuni ini menjadi daerah kelima di Papua Barat yang sudah Naskah Perjanjian Hibah Daerah dukungan Pemerintah daerah mensukseskan pilkada serentak 2020.

Anda mungkin juga berminat