Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemilik Lahan Bendungan Way Apu Disarankan Proses Hukum BWS

0 147

Ambon, TN – Pemilik lahan tempat dibangunnya proyek strategis nasional, yakni bendungan Way Apu di Kabupaten Buru disarankan untuk memproses hukum Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, jika belum juga membayar pembebasan lahan dan juga menempati janji terhadap 9 item yang telah disampaikan ahli waris lahan, yang terdiri dari.

“Dua opsi yang bisa diambil. Yang pertama adalah, masyarakat bisa menyurati dan bertemu langsung dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Komisi V DPR RI, untuk melaporkan fakta-fakta dan kendala kepada DPR RI dan Kementerian PUPR, terkait proyek bendungan itu. Yang kedua, jalur hukum harus ditempuh, jika hak-hak marga tidak segera ditindaklanjuti,” kata Praktisi Hukum, Yongky Simantu saat menghubungi Teropongnews.com, di Ambon, Selasa (17/9).

Kendati bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional, kata Simantu, namun hak-hak warga atas lahan itu, juga harus diperhatikan oleh pemerintah, bukan seenaknya membangun tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan.

Sementara itu, Ketua rombongan Komisi V DPR RI yang meninjau bendungan Way Apu, H. Sigit Sosiantomo mengatakan, tujuan awal kunjungan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu, yakni unik melihat sejauhmana progres pembangunan bendungan itu, karena bendungan Way Apu merupakan bagian dari program strategis nasional. “Jadi sebagai lembaga pengawas, kami juga memiliki berkepentingan untuk melihat dari dekat proyek itu,” kata Sigit.

Namun pihaknya, lanjut Sigit, sangat kecewa, ternyata progres pembangunan bendungan Way Apu baru 2,53 persen, padahal sudah dua tahun dikerjakan, dengan anggaran Rp.2,223 triliun ini. “Kan lucu, jika proyek itu pekerjaan fisiknya baru 2,53 persen, sementara proses pekerjaannya sudah berjalan 2 tahun,” kata dia.

Sigit berjanji, akan mengagendakan, untuk melakukan proses pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, baik Kementerian PUPR maupun BWS Maluku, untuk menanyakan soal kelanjutan proyek Bendungan Way Apu tersebut.

Untuk diketahui, proyek infrastruktur Dam Way Apo, Kabupaten Buru, direncanakan menghabiskan anggaran Rp.2,223 triliun. Bendungan ini merupakan proyek strategis nasional yang proses pengerjaannya konstruksinya hingga tahun 2022.

Bendungan dibangun di atas lahan seluas 422 hektar. Pencanangan pembangunan bendungan, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, Selasa 12 Februari 2019 di Pulau Buru. Bendungan ini, merupakan program prioritas nasional di Maluku yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo.

Bendungan ini terdiri dari 3 paket dengan total Rp.2,223 triliun yang terdiri dari pembangunan fisik, meliputi paket 1 dengan kontraktor PT. Pembangunan Peruhaman, PT Adhi Karya (KSO) Rp.1,609 triliun, paket 2 kontraktor PT. Hutama Karya, PT.Jasa Konstruksi (KSO) senilai Rp.1,103 triliun dan kontrak paket supervise senilai Rp.74 miliar dengan PT. Indra Karya.

Anda mungkin juga berminat