Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

“Wabah” Korupsi Di Malut Seperti Gurita

0 54

Ternate, TN – “Wabah” korupsi di Provinsi Maluku Utara seperti gurita. Ini memang bukan rahasia lagi, lantaran banyak pejabat di daerah tersebut yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum, lantaran tersandung kasus korupsi.

Peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI), Akhmad Khoirul Umam mengatakan, dari hasil survey yg dilakukan pihaknya, sebanyak 43 persen warga Maluku Utara menilai tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir. Sementara warga yang menilai tidak ada perubahan tingkat korupsi mencapai 36 persen.

“Dibandingkan hasil survei secara nasional, persepsi korupsi di Maluku Utara pada 2018 itu lebih rendah dari survei serupa pada 2016, 70 persen. Tapi naik tipis bila dibandingkan 2017 (42 persen),” kata Umam kepada wartawan, di Ternate, Sabtu (9/2).

Akhmad mengaku, 67 persen warga Maluku Utara mengetahui langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara warga yang menilai efektivitas pemberantasan korupsi mencapai 69 persen.

Dia kemudian membeberkan, ada tren permisif terhadap uang “terima kasih” saat mengurus administrasi sipil. Warga Maluku Utara menilai uang itu untuk memperlancar urusan saat berhubungan dengan instansi pemerintah.

Dikatakan, penilaian “tidak wajar” atas pemberian uang “terima kasih” untuk memuluskan pengurusan administrasi mencapai 73 persen. Sementara warga menilai “wajar” 46 persen.

“Mengenai nepotisme ini warga cenderung menilai negatif. Menganggap tidak etis 40 persen, sebagai perilaku kejahatan 21 persen.

Namun, masih ada warga yang menilai positif 19 persen, dan menganggap normal sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar suatu proses pengurusan tujuh persen,” ujar Akhmad.

Warga Maluku Utara, lanjut dia, memang kerap berhadapan dengan persoalan uang “terima kasih”. Hal itu terjadi di instansi layanan kesehatan, sekolah negeri, saat mencari kerja, dan saat berurusan dengan universitas negeri.

Akhmad mengatakan, warga paling banyak berhubungan dengan pegawai pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan sebesar 44 persen. Lalu mengurus kelengkapan administrasi publik 30 persen, dan ketika berurusan dengan pihak sekolah negeri sebanyak 21 persen.

Saat mengurus itu semua, kata Akhmad, peluang warga untuk memberi uang atau hadiah di luar biaya resmi adalah 23 persen terjadi di universitas negeri, 20 persen saat mencari kerja di lembaga pemerintah, serta masing-masing 16 persen saat mengurus kelengkapan administrasi publik dan sekolah negeri.

“Alasan memberi uang ketika diminta adalah supaya urusan cepat selesai,” kata Akhmad.

Meski begitu, dia menilai, kinerja pemerintah dalam hal ini semakin baik. Misalnya memberi jangkauan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan umum dan pembangkit listrik. Namun begitu, secara umum warga Maluku Utara menilai kinerja pemerintah belum istimewa.(*)

Anda mungkin juga berminat